Misbakhun: Indonesia Bangsa Besar, Tak Bisa Ditakut-Takuti oleh Sanksi AS

Kiki Apriyansyah | Kamis, 24 April 2025 - 17:05 WIB


Misbakhun sebut Bangsa kita Indonesia ini sedang naik kelas, dan setiap tantangan harus dilihat sebagai momentum untuk belajar dan meningkatkan kualitas.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun memberikan paparan dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang PPIP, Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24/04/2025.

Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan bangsa dalam menghadapi tekanan global, termasuk rencana sanksi dari Amerika Serikat. Dalam sebuah diskusi publik, ia menyampaikan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang tidak boleh gentar terhadap ancaman dari negara mana pun.

“Bangsa kita ini sedang naik kelas, dan setiap tantangan harus dilihat sebagai momentum untuk belajar dan meningkatkan kualitas,” ujar Misbakhun dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Kebijakan Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik bagi Indonesia, Bagaimana Solusinya" di Ruang PPIP, Gedung Nusanatara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 24/04/2025.

Ia juga menyoroti perbedaan data ekspor Indonesia ke AS yang disampaikan oleh beberapa institusi pemerintah. Menurutnya, perbedaan angka surplus perdagangan antara USD 14,6 miliar hingga USD 17,9 miliar perlu disinkronkan agar strategi negosiasi Indonesia lebih kuat.

“Surplus kita terhadap AS itu hanya sekitar 2% dari PDB. Dalam struktur tubuh, itu ibarat bisul, bukan serangan jantung,” ucapnya menggambarkan dampak sanksi secara ekonomi.

Terkait tekanan terhadap Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan sistem digital pembayaran Indonesia, Misbakhun menilai bahwa ini adalah bentuk intervensi terhadap kedaulatan finansial Indonesia. Ia menegaskan, “Kita ini negara merdeka. Sistem pembayaran nasional adalah bentuk nyata dari kedaulatan itu.”

Lebih jauh, Misbakhun juga mengingatkan pentingnya fleksibilitas dalam kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar tidak menjadi hambatan dalam upaya menjaga daya saing industri nasional.

“Kalau kita unggul, TKDN harus diperkuat. Tapi kalau belum mampu, jangan dipaksakan,” katanya, sembari mengapresiasi langkah Presiden yang mengirim tim negosiasi ke AS dan membuka peluang pembelian komoditas strategis seperti kedelai, gandum, dan energi dari negara tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa setiap keputusan harus berpihak pada kepentingan nasional dan mendukung industri dalam negeri, bukan justru mengikuti tekanan pihak luar.

“Kalau Amerika bisa mikirkan kepentingan nasional mereka lewat slogan Make America Great Again, kenapa kita tidak? Jangan sampai Indonesia naik kelas tapi diinjak kepalanya,” pungkas Misbakhun.

Baca Juga