Ekonomi Digital Indonesia Tumbuh Pesat, Diproyeksi Capai USD360 Miliar pada 2030

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan dalam Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 secara virtual, di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Bahwa sektor keuangan digital menjadi salah satu pendorong utama ekonomi digital.

“Salah satu fokus Presiden adalah elektronifikasi program pemerintah. Setiap keluarga Indonesia harus memiliki rekening keuangan formal agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran,” ujar Menko Airlangga.

Pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjangkau jutaan pelaku usaha, termasuk warung kecil dan UMKM. Data Bank Indonesia menunjukkan sekitar 93% pengguna QRIS atau 56 juta merupakan UMKM, mencerminkan pertumbuhan digitalisasi keuangan yang organik.

Namun, Menko Airlangga mengingatkan tantangan yang muncul, antara lain keamanan sistem pembayaran, literasi digital masyarakat, dan pembangunan kepercayaan untuk pertumbuhan inovasi keuangan digital yang berkelanjutan.

Indonesia menargetkan kontribusi ekonomi digital pada PDB nasional mencapai 15,5%-19,6% pada 2045, melalui strategi seperti Buku Putih Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030. Program Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga memperluas akses layanan keuangan formal hingga ke pelosok negeri. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan mencapai 92,74% dengan literasi sebesar 66,64%.

Pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga rendah, dengan total penyaluran hingga 17 Oktober 2025 mencapai Rp217,20 triliun kepada 3,69 juta debitur, atau 76,86% dari target plafon.

Melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), digitalisasi transaksi keuangan publik di daerah juga terus didorong, dengan partisipasi Pemerintah Daerah mencapai 97,4% pada 2024, melampaui target 95%.

Selain itu, pemerintah menyiapkan peta jalan pengembangan kecerdasan buatan dan ekosistem semikonduktor, untuk mendorong inovasi layanan keuangan digital, termasuk automasi, analitik cerdas, deteksi fraud, scoring kredit alternatif, dompet digital, tokenisasi aset, dan smart contract.

“Pengembangan data center nasional juga menjadi fokus untuk menjamin kedaulatan data, terutama terkait layanan publik dan transaksi keuangan digital,” tambah Menko Airlangga.

Di tingkat regional, Indonesia aktif dalam perundingan ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Kesepakatan DEFA diperkirakan akan ditandatangani pada 2026 di bawah Keketuaan Filipina, dengan target nilai ekonomi digital ASEAN mencapai USD2 triliun pada 2030, di mana porsi Indonesia diproyeksikan sekitar USD600 miliar.

Acara ini juga menghadirkan sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Perekonomian sebagai panelis, termasuk Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, serta Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin.