Sinergi Kementerian ATR/BPN dan Daerah Percepat Penyusunan RDTR di Pulau Sulawesi
Redaksi | Sabtu, 01 November 2025 - 15:54 WIB
Sebagai upaya mempercepat ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi Online Single Submission (OSS), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN bersama Tim Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Bantuan Teknis (Bantek) pada 27–28 Oktober 2025.
Jakarta - Sebagai upaya mempercepat ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi Online Single Submission (OSS), Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN bersama Tim Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Bantuan Teknis (Bantek) pada 27–28 Oktober 2025.
Acara ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun strategi bersama dalam percepatan penyusunan RDTR di wilayah Sulawesi. Kegiatan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah dari empat provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.
Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, menjelaskan bahwa tahun 2026 ILASPP akan memberikan 33 bantuan teknis RDTR kepada 27 kabupaten/kota penerima. “Kami berharap dukungan semua pihak agar penyusunan materi teknis hingga penetapan menjadi Perkada dapat selesai dalam satu tahun,” ujarnya.
Dari sisi substansi, Benny Kamil dari Kementerian Dalam Negeri menegaskan pentingnya kejelasan data spasial seperti peta dan batas administrasi, serta penuntasan LP2B dan KLHS agar proses penyusunan RDTR berjalan lancar.
Sementara Tria Yuliati dari Kementerian Lingkungan Hidup menyoroti pentingnya KLHS yang komprehensif agar setiap kegiatan usaha di wilayah yang telah memiliki RDTR tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dari sisi investasi, Noor Fuad Fitrianto dari Kementerian Investasi/BKPM mengungkapkan bahwa penerapan Surat Edaran Bersama Menteri ATR/BPN dan Menteri Investasi telah mempercepat integrasi RDTR ke sistem OSS secara signifikan. “Dalam empat bulan terakhir, ada tambahan 88 RDTR yang berhasil diintegrasikan, jauh lebih cepat dibanding periode sebelumnya,” katanya.
Melalui sinergi lintas kementerian dan dukungan pemerintah daerah, kegiatan ini diharapkan mampu mempercepat ketersediaan RDTR di seluruh Sulawesi, sekaligus menciptakan tata ruang yang terencana, berkelanjutan, dan ramah investasi.
Baca Juga
Reforma Agraria Wujudkan Ekonomi Berkeadilan, Kementerian ATR/BPN Diganjar Penghargaan CNN Indonesia
