Neng Eem Dorong Pemerintah Fleksibel Atasi Kekurangan Tenaga Profesional Program MBG

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyoroti persoalan kekurangan tenaga profesional di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berdampak pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Neng Eem meminta pemerintah tidak kaku dalam memenuhi kebutuhan tenaga profesional di lapangan.

“Sekarang ini banyak mitra SPPG yang kesulitan mencari sarjana gizi dan ahli akuntansi. Program tidak boleh terhenti hanya karena kekurangan tenaga tersebut,” ujar di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel agar pelaksanaan program MBG tetap berjalan. Ia menilai, posisi-posisi tertentu bisa diisi oleh lulusan dari bidang yang masih relevan, dengan syarat adanya mekanisme sertifikasi resmi untuk menjamin kualitas kerja.

“Kalau sarjana akuntansi tidak tersedia, bisa digantikan oleh sarjana ekonomi. Begitu juga tenaga gizi, bisa dari bidang kesehatan yang relevan, asalkan melalui sertifikasi bersama Badan Standardisasi Nasional (BSN),” jelasnya.

Neng Eem menegaskan, langkah tersebut bukan bentuk penurunan standar, melainkan adaptasi terhadap kondisi di lapangan yang masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia.

“Kita harus realistis. Banyak daerah belum memiliki cukup sarjana gizi, sementara kegiatan MBG tetap harus berjalan dan masyarakat menunggu manfaatnya,” tegasnya.

Ia menilai, fleksibilitas dalam pengadaan tenaga profesional ini penting untuk menjamin keberlanjutan SPPG, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, sekaligus membuka lapangan kerja baru di daerah.