Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah, Anies : Prioritas Keselamatan Siswa

Yapto Prahasta Kesuma | Senin, 03 Mei 2021 - 18:16 WIB


Saat ini lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait untuk pelaksanaan sekolah tatap muka. Kata dia, nantinya SOP yang akan diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta didasarkan pada kenyataan di lapangan.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. (suara pembaharuan)

Jakarta - Dinas Pendidikan DKI Jakarta mulai melakukan asesmen terhadap sekolah yang akan mengikuti uji coba tahap kedua Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya akan memprioritaskan keselamatan anak-anak atau siswa dalam pelaksanaan PTM.

"Kita ingin semuanya sadar, nomor satu adalah keselamatan anak-anak kita, nomor dua keselamatan anak-anak, nomor tiga adalah keselamatan anak-anak kita. Itulah prioritasnya," kata Anies di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Minggu (2/5).

Saat ini lanjut dia, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait untuk pelaksanaan sekolah tatap muka. Kata dia, nantinya SOP yang akan diterapkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta didasarkan pada kenyataan di lapangan.

"Tetapi intinya kita bergerak saat ini berdasarkan fakta, berdasarkan temuan di lapangan," ucapnya.

Sementara itu, Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taga Radja menyatakan proses asesmen tersebut dilakukan mulai 26 April hingga 4 Mei 2021.

"Kemudian, verifikasi hasil asesmen mulai tanggal 4 sampai 8 Mei. Lalu, karena libur Lebaran, pelatihan buat sekolah yang terverifikasi dilakukan tanggal 24 Mei hingga 4 Juni," kata Taga saat dihubungi, Kamis (29/4).

Taga menjelaskan proses asesmen dilakukan kepada sejumlah sekolah di luar 85 lokasi yang telah melakukan ujicoba PTM tahap pertama.

Lanjut Taga, bila 85 sekolah itu akan mengikuti uji coba tahap kedua tidak perlu melakukan asesmen kembali. Pihaknya pun tidak memaksa untuk 85 sekolah ikut kembali dalam PTM tahap dua.

"Ini kan diserahkan kepada pihak sekolah dan masyarakat. Artinya, bisa terjadi, misalnya tahap pertama dianggap berhasil, masyarakat percaya, ya tinggal buat pernyataan pakta integritas, diajukan ke dinas," ujarnya.