Pimpin Rapat dengan Peruri, Menteri Anas Bahas Percepatan GovTech Indonesia
Agung Nugroho | Senin, 08 Januari 2024 - 13:10 WIB
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin rapat percepatan GovTech Indonesia dengan Direktur Utama Perum Peruri Dwina Septiani Wijaya di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (8/01/2024).
Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait kesiapan Perum Peruri sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan bertransformasi menjadi Government Technology Agency atau ‘GovTech’ Indonesia. Pertemuan tersebut sekaligus membahas rekrutmen atau mobilitas talenta digital ke Perum Peruri yang diharapkan selesai di bulan Januari 2024.
Menteri Azwar Anas mematangkan kerja teknis dari GovTech ini mempunyai pekerjaan prioritas yang harus diberesin,terutamanya di digital ID ini berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah berjalan, Peruri bersama GovTech dengan Kemendagri.
“Begitu juga berproses imigrasi dari Kementerian Kesehatan menuju GovTech. Kemarin ada sedikit kendala harga. Saya juga sudah bertemu dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana dalam waktu dekat sudah keluar harganya dari Kementerian Informatika (Kominfo). Misalkan programer itu berapa sih harganya dari swasta ini dibandingkan ketemu harga lainnya,” ujar Menteri Anas saat ditemui media usai rapat pecepatan GovTech Indonesia di Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (8/1/2024).
Jadi pihak Kementerian PANRB sudah sangat teknis, lanjutnya karena kita tidak lagi ingin jalan Bapak Presiden maunya lari agar segera berdampak pada masyarakat. "Besok ada rapat kabinet paripurna terkait dengan keterpaduan digitalisasi berbasis dengan GovTech,” pungkas Anas.
Sembilan Layanan Prioritas
Sementara itu Menteri Anas menjelaskan persoalan masalah rekrutmen ini secara bertahap untuk teknisnya Peruri. “Akan ada rekrutmen dari publik sebagian imigrasi seperti dari Kemenkes dan Kemendikbud yang juga dilakukan proses untuk di seleksi diantara mereka dan kemudian untuk mempercepat di Kemendagri di digital ID. Sekarang tim Kemendagri dibantu dengan Govtech saat ini sudah berjalan untuk membereskan,” ujar Anas
Dia mengatakan bahwa pihak Kemenpan RB sedang berlari bahkan jajarannya tidak berlibur di tahun baru ini marathon untuk segera mengintegrasikan terutama sembilan layaman prioritas terkait digital payment dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita juga sudah bertemu dengan Kemenkeu. Ini menjadi komitmen seluruh kementerian dan lembaga bagaimana menginteroplabilitas data dari kementerian terutama di sembilan layanan prioritas. Akan tetapi untuk yang lainnya akan di interoplabilitas di portal layanan umum. Untuk portal layanan umum siapa yang menyiapkan? nanti yang akan menyiapkan dari Kominfo,”ucap Anas.
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan sembilan layanan prioritas itu yang terkiat langsung dengan masyarakat itu diantaranya pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan sim online.
“Yang dasar adalah digital publik infrasector itu adalah digital ID, digitalpayment, data exchange itu tata kelola datanya ada di Bappenas. Jadi saya mengejar mengenai GovTech ini, kemarin ketemuan dengan menteri-menteri hampir semua. Beliau (red) juga sudah berkerja keras untuk mewujudkan portal nasional ini,” terang Menteri Anas.
Dia juga mengungkapkan sambil menunggu portal nasional ini dikerjakan oleh pemerintah pusat, besok akan ada perintah Presiden melalui rapat paripurna untuk Kementerian dan Lembaga.
“Kita tunggu saja nanti, besok siang akan ada rapat paripurna Kabinet terkait dengan keterpaduan digitalisasi ini. Yang akan dibahas di rapat tersebut tentang digitalisasi birokrasi, keterpaduan dan GovTech ini. Besok akan ada rekomendai ataupun perintah dari Bapak Presiden untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi di seluruh Indonesia” tandas Menteri Anas.
Baca Juga
