Menteri Anas: Kirimkan Usulan Formasi CASN 2024 hingga 31 Januai
Agung Nugroho | Jumat, 12 Januari 2024 - 06:54 WIB
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau kepada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengirimkan usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), termasuk CPNS dan PPPK. Pihaknya memberikan batas waktu hingga 31 Januari 2024.
Hal tersebut dikatakan mantan Bupati Banyuwangi Azwar Anas kepada wartawan usai pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subyianto di Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (11/1/2024) sore.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah mengumumkan bahwa seleksi CASN kali ini dibuka 2,3 juta formasi. Dari jumlah tersebut, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate 690.822 formasi. Namun demikian, pemerintah masih menunggu usulan dari kementerian dan lembaga (KL) menyangkut detail formasinya.
"Sekarang kita nunggu dulu sampai 31 Januari. Tahapan pengusulan dari masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah tetap terkait kebutuhan ASN. Nah nanti kita cek sesuai dengan prioritas arahan presiden," kata Anas, kata Anas,
Sebagai upaya dalam mendorong percepatannya, Anas mengatakan, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi lewat Zoom Meeting dengan seluruh K/L agar bisa segera memulai proses pengusulan.
Anas mengatakan, setelah K/L memberikan usulan formasinya, selanjutnya ditetapkan detail formasi untuk CASN. Kemudian berikutnya, barulah Anas akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan menyangkut anggarannya.
Dulunya pengumuman formasi dilakukan pada bulan yang sama dengan seleksi. Akibatnya hal ini membuat ada sisa formasi kosong hingga 130.000. Namun, kali ini ada rentang waktu yang cukup jauh antara pengumuman formasi pada Januari dan pembukaan seleksi pada Mei.
"Biasanya kan waktunya mepet. Sehingga begitu mereka kosong, tidak bisa terpenuhi lagi. Nah sekarang masih ada waktu, akan jauh lebih fleksibel, dan juga tentu ini juga menyesuaikan dengan keuangan daerah, karena ada ketentuan tidak boleh melebihi 30%. Nah ini yang harus di-manage oleh daerah," jelasnya.
Baca Juga
