AHY Sebut ATR/BPN Punya Tugas Penting dalam Berantas Mafia Tanah
Agung Nugroho | Senin, 04 Maret 2024 - 17:38 WIB
Menteri Agraria Tata Ruangg/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas penting dalam membentuk satgas anti mafia tanah yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan berbagai kasus, termasuk pratik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah diseluruh Indonesia.
Jakarta - Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, Kementeriannya mempunyai tugas penting dalam menyelesaikan berbagai kasus tanah, termasuk pratik kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan AHY saat ditemui usai Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (5/3/2024).
“Kementerian ATR/BPN bersama seluruh stakeholder terkait mempunyai kerja besar untuk memberantas mafia tanah. Banyak menjadi korban dari mafia tanah termasuk dari rakyat kecil yang paling menderita dan pengusaha, terutamanya negara yang sangat dirugikan secara ekonomi. Kami tidak membiarkan mafia tanah beroperasi dengan santainya, kemudian bisa memanipulasi dan mendzholimi masyarakat,” ujar AHY.
AHY mengatakan bahwa tadi telah hadir dari penjuru Tanah Air termasuk juga elemen institusi yang terkait untuk melakukan rapat pra operasi dan menentukan target pemberantasan mafia tanah di tahun 2024.
Di sini pihaknya bekerja secara ketat, lanjut kata AHY, berkoordinasi dengan baik, besok secara langsung akan menyampaikan hal ini kepada Kejaksaan Agung, Kapolri, tentunya ini menunjukkan keseriusan Kementerian ATR/BPN bersama stakeholder lainnya untuk membasmi mafia tanah.
“Pemberantasan mafia tanah ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo kepada Kementerian ATR/BPN agar bisa menegakkan keadilan. Saya juga belum dua minggu menjabat sebagai Menteri ATR/BPN ini akan tetapi bersyukur sudah bisa secara langsung turun ke masyarakat di sejumlah daerah. Bisa mendengarkan langsung aspirasi dan aduan dari masyarakat. Termasuk juga aduan melalui media sosial dan secara langsung ke pribadi,” tandas AHY.
