Cucun Soroti Ketidaksesuaian KSPPG dan Mitra: Banyak Keluhan di Lapangan

Kiki Apriyansyah | Senin, 17 November 2025 - 17:27 WIB


Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa DPR tengah memperkuat fungsi pengawasan terkait polemik ketidaksesuaian antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) dan para mitra di lapangan.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal di temui media usai fasilitasi pertemuan BGN dan Persagi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa DPR tengah memperkuat fungsi pengawasan terkait persoalan ketidaksesuaian antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (KSPPG) dan para mitra kerja di lapangan. Cucun mengungkapkan, selama ini banyak keluhan yang muncul baik dari mitra, stakeholder, hingga para ahli gizi sendiri mengenai penempatan dan koordinasi yang dinilai tidak berjalan optimal.

“Sering ada keluhan, baik dari mitra maupun stakeholder, termasuk KSPPG atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG yang tidak match dengan mitra,” ucap Cucun kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

Cucun menjelaskan bahwa isu ini mencuat setelah pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI yang fokus mencari solusi atas kelangkaan tenaga ahli gizi dan akuntan di berbagai daerah. Menurutnya, para tenaga ahli gizi telah menyampaikan sejumlah usulan, termasuk permintaan agar tidak ada penggunaan istilah atau embel-embel yang dianggap dapat menggeser peran profesi mereka.

“Teman-teman ahli gizi sudah menyampaikan usulan. Ada kalimat yang agak sedikit (tegas), jangan pakai embel-embel ahli gizi kalau memang mau diganti,” ujar Cucun.

Cucun juga mengungkap bahwa ia baru mengetahui bahwa Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) dan BGN masih dalam proses menindaklanjuti MoU teknis yang sebenarnya telah direncanakan sejak Oktober, namun belum terealisasi.

“Ini perlu ditertibkan, supaya tidak terjadi lagi ada ahli gizi dari satu dapur pindah ke dapur lain. Tadi juga majelis etik sudah disampaikan. Karena belum ada MoU teknis, makanya kejadian kemarin itu muncul,” ujarnya.

Ia menegaskan DPR akan merespons aspirasi tersebut dan memastikan profesi ahli gizi tidak tersisih akibat kebijakan yang tidak tepat.

“Kalau mau diganti jangan pakai embel-embel ahli gizi. Kita akan bawa, supaya nanti profesinya tidak tereliminasi oleh profesi lain. Saya sudah sampaikan ke BGN, maksimalkan profesi yang ada, yaitu ahli gizi. Karena kita bicara soal gizi,” tambahnya.

Terkait isu yang viral belakangan ini, Cucun memastikan pengawasan terus dilakukan, termasuk melalui rapat konsolidasi di daerah pemilihan.

“Saya ikut pengawasan dan rapat konsolidasi, terutama di dapil. Di sana kita cek jumlah SPPG, jumlah mitra, jumlah tenaga seperti akuntan dan ahli gizi. Itu yang kemudian menjadi bahan evaluasi,” jelasnya.

Baca Juga