Nusron Sudah Tuntaskan 1.900 Kasus ‘Sekoper’ Tanah Sepanjang 2025
Redaksi | Senin, 24 November 2025 - 12:20 WIB
Angka ini menunjukkan tingkat penyelesaian mencapai 99,45 persen, menggambarkan progres signifikan terhadap upaya pemerintah memerangi mafia tanah dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan sepanjang 2025 dalam upaya menyelesaikan berbagai sengketa dan perkara pertanahan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap bahwa hampir seluruh target kasus pertanahan telah berhasil dituntaskan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (24/11/2025), Nusron menyampaikan bahwa dari target 2.002 perkara, sebanyak 1.991 sengketa, konflik, dan kejahatan pertanahan telah berhasil ditangani hingga 20 November 2025.
Angka ini menunjukkan tingkat penyelesaian mencapai 99,45 persen, menggambarkan progres signifikan terhadap upaya pemerintah memerangi mafia tanah dan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Dalam pemaparannya, Nusron juga menjelaskan perkembangan berbagai program strategis ATR/BPN lainnya. Untuk penertiban tanah terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan, dan pelepasan sebagian, telah mencapai 12.063 hektare dari total target 17.780 hektare.
Progres ini setara dengan realisasi 67,84 persen. Sementara itu, pengukuran peta zona nilai tanah menunjukkan capaian 2,32 juta hektare dari 3,67 juta hektare yang ditargetkan atau 63,21 persen.
Program lain yang juga mengalami percepatan adalah akses Reforma Agraria yang kini telah menyentuh 8.900 keluarga dari target 9.542, atau 93,27 persen.
Di sisi lain, redistribusi tanah mencatat 48.348 bidang tanah berhasil diberikan kepada masyarakat dari target 66.575 bidang, dengan capaian 72,62 persen. Untuk data tanah ulayat, realisasi bahkan melebihi target, yakni 17 bidang dari target 15 bidang.
Progres signifikan juga terlihat pada sertifikasi hak atas tanah melalui program PTSL yang telah menerbitkan lebih dari 1,05 juta sertipikat dari target 1,19 juta bidang. Pengerjaan peta bidang tanah dalam program yang sama telah mencapai 1,21 juta hektare dari target 1,58 juta hektare, atau 77,09 persen.
Persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota juga terus bergerak. Dari target 42 dokumen RDTR, 32 telah selesai diverifikasi dan disetujui, atau 76,19 persen. Dengan capaian tersebut, Nusron optimistis seluruh output dan outcome program ATR/BPN dapat dituntaskan menjelang akhir tahun.
Ia menegaskan bahwa kementerian bekerja dalam ritme percepatan, melibatkan seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan di daerah untuk memastikan seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara maksimal.
Di sisi anggaran, Nusron menjelaskan bahwa ATR/BPN menerima pagu sebesar Rp6,97 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Namun, Rp578 miliar di antaranya terkena blokir efisiensi, sehingga pagu efektif yang dapat digunakan berkurang menjadi Rp6,39 triliun. Dari alokasi tersebut, anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp5,07 triliun, dengan realisasi mencapai Rp4,03 triliun hingga triwulan III.
Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan memiliki anggaran Rp1,74 triliun dan baru terserap Rp721,4 miliar, sedangkan Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki anggaran Rp151,4 miliar dengan realisasi Rp38,98 miliar.
Nusron memperkirakan bahwa serapan anggaran tidak akan mencapai angka maksimal pada akhir tahun. Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika pelaksanaan, termasuk proses tender dan verifikasi berlapis, serapan diproyeksikan berada di kisaran 98 persen. Meski demikian, ia memastikan bahwa capaian program akan tetap mencapai 100 persen sesuai target.
Dengan capaian hampir 2.000 kasus pertanahan yang berhasil diselesaikan serta progres signifikan pada berbagai program strategis lainnya, ATR/BPN menunjukkan langkah cepat dan terukur menuju penyelesaian agenda prioritas nasional di sektor pertanahan menjelang penutupan tahun 2025.
Baca Juga
