Komisi VIII Bentuk Panja, Telusurin Persoalan Haji Dimasa Pandemi

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, pihaknya sudah membentuk Panja Haji untuk kembali menelusuri persoalan haji di masa pandemi ini. Antrean haji semakin panjang. Apalagi, kuota yang diperkenankan berhaji tahun ini hanya setengahnya dari 220 ribu kuota yang dimiliki Indonesia.
 
"Komisi VIII sudah membentuk Panja Pemberangkatan Ibadah Haji. Dua tahun berturut-turut tidak ada ibadah haji. Antrean jadi semakin panjang. Jemaah kita semakin resah. Jemaah kita rata-rata umurnya sudah tua. Kalau ditunda setahun lagi, apakah masih hidup?,” kata Marwan Dasopang saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Padang, Sumatera Barat. 

Legislator dari Dapil Sumatera Utara II  ini melanjutkan, “Andaikan Pemerintah Arab Saudi memberi kuota setengah dari 220 ribu menjadi hanya 100 ribu saja. Maka akan muncul kerumitan baru, siapa yang akan dipastikan berangkat," kata politisi dari PKB ini. . 

Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi jadi keniscayaan untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan DPR. Harapannya, kuota tidak dikurangi. Bila kuota didasarkan pada presentasi wilayah, bisa jadi ada provinsi yang tidak kebagian jatah haji. Untuk itu Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohaj) harus diperbaiki.

Marwan Dasopang melanjutkan, pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini akan dikenai biaya tambahan berupa PCR tujuh kali dan karantina sebelum masuk Mekkah dan Madinah. 

"Kami sudah menghitung akan ada penambahan ongkos haji yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Misalnya, PCR ada tujuh kali, karantina sebelum sampai Madinah dan Mekkah. Semua itu menimbulkan tambahan biaya. Kami tidak ingin terlalu tinggi tambahan yang harus dibayarkan jemaah," tutupnya.