Komisi VI DPR : Bocornya Data KPU Harus Segera Dibenahi

Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron Fraski Demokrat merespon terkait jebolnya situs KPU RI yang diretas oleh hacker dengan akronim Jimbo. Adapun yang berhasil yang diretas ialah data pemilih dari situs kpu.go.id.

Herman mengatakan bahwa segala sesuatu yang disanksikan atas penyelenggaraan pemilu termasuk bocornya data harus segera dibenahi karena hal seperti ini harus betul-betul clear dan pemilu hasilnya legitimate.

“Selain pemilu itu demokratis hasil pemilu pun juga harus adil, jujur, dan rahasia. Tentunya juga harus legitimate, seperti apa legitimate itu harus seluruh instrument yang ingin menjadi penyelenggaraan pemilu itu harus betul-betul legitimid jangan ada hal-hal yang menyangsikan masyarakat,” ucap Herman Khaeron saat di temui awak Media di Gedung Nusantara I DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 29/11/2023.

Oleh karena itu, menurut dia, instrument terkait baik itu negara maupun penyelenggara pemilu diantaranya ada KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP tersebut harus betul-betul segera mensikapi terhadap persoalan ini.

Maka pihaknya tidak ingin cepat mengambil kesimpulan karena semuanya itu serba terjadi misalkan saja data bank bisa bocor, data kpt elektronik bisa bocor, kemudian banyak hal yang bisa diretas. Ini tentunya harus diperkuat karena dalam sebuah system elektronik tentu ancamannya adalah pembobolan dan kebocoran,”

Bagaimana memperkuat sistem ini mari kita sama-sama jangan saling curiga mencurigai, jangan saling mengambil kesimpulan lebih awal.

"Maka pihaknya justru mencari tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa pembenahan yang harus dilakukan kedepannya. Misalnya apakah tidak riskan e-rekap dilakukan dari kecamatan ke kabupaten ini harus diskusikan untuk menjadi kepentingan bersama, agar supaya solusinya bisa dirembukan,” pungkas dia.