Mahfud: Tahun 2024 Terdapat 2.587 Kasus Tanah Adat
Fuad Rizky | Minggu, 21 Januari 2024 - 22:02 WIB
Mahfud MD mengatakan bahwa di tahun 2024 ini berdasarkan rekapitulasi yang dibuat Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan terdapat 2.587 adalah kasus tanah adat.
Jakarta - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 sekaligus Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa di tahun 2024 ini berdasarkan rekapitulasi yang dibuat Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan terdapat 2.587 adalah kasus tanah adat.
"Jadi ini memang masalah besar di negara Indonesia ada orang yang mengatakan bahwa sudah ada aturannya tinggal laksanakan. Tidak semudah itu justru aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan akalnya banyak sekali," ujar Mahfud dalam debat cawapres Pilpres 2024 kedua di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.
Dia mengungkapkan bahwa empat hari yang lalu ketika waktu itu ketemu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan itu banyak penguasaan lahan, izin tambang yang sudah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA) tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun.
IUP yang tadi dikatakan mas Gibran, itu ada perintah dari MA itu disana IUP yang harus dicabut dan divoniis sudah incrah 1,5 tahun tidak jalan. Ketika kita mengirim orang kesana tiba-tiba petugasnya sudah dipindah dan yang baru ditanya kami (red) tidak tahu
Dia mengatakan padahal sudah terjadi exploitasi terhadap tambang-tambang nikel di Indonesia. "Oleh sebab itu apa yang harus dilakukan dengan cara strateginya penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Kalau jawabanya laksanakan aturan itu jawabannya normatif, " pungkas Mahfud
Baca Juga
