Kanwil Kemenkumham NTB Borong Penghargaan Puncak Peringatan Hari Bhakti BSK Kumham
Fuad Rizky Syahputra | Jumat, 23 Februari 2024 - 13:21 WIB
Jakarta - Kanwil Kemenkumham NTB meraih tiga penghargaan dalam acara puncak peringatan Hari Bhakti Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM (BSK Kumham), Kamis (22/2).
Acara yang bertemakan ‘Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak’, itu digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM.
Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga kepada Kepala Bidang HAM Pungka M Sinaga yang mewakili Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan.
Penghargaan yang didapat berupa Terbaik I Analisa Kebijakan dengan pemanfaatan Sistem Informasi Permasalahan Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) Semester II Tahun 2023.
Terbaik I Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2023 dan Terbaik III Sekretariat Wilayah dalam Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2023 untuk Kategori Provinsi Kecil (1 sampai dengan 13 Kabupaten/Kota).
Reynhard yang mewakili Menkumham Yasonna H Laoly mengatakan, dalam rangka merespons transformasi organisasi, BSK Kumham perlu menyiapkan dua strategi utama yang ditujukan untuk mengintervensi dua elemen penting dalam proses kebijakan publik di Kementerian Hukum dan HAM.
“Dua elemen penting itu yakni tata kelola kebijakan (policy governance) dan sumber daya manusia (SDM) kebijakan,” ujarnya.
Dijelaskan Reynhard, bahwa Kantor Wilayah Kemenkumham memiliki empat peran penting yang harus dijalankan dalam menunjang tata kelola kebijakan publik di lingkungan Kemenkumham, yakni :
1. Kantor Wilayah serta UPT berperan sebagai pelaksana kebijakan teknis (policy implementer) di lapangan;
2. Kedudukan Kantor Wilayah pada titik hilir dari sebuah kebijakan sangat potensial untuk mengemban tugas melaksanakan analisis implementasi dan analisis evaluasi kebijakan di wilayah seperti evaluasi on going dan ex post;
3. Kantor Wilayah memiliki peran sebagai law center yang berfungsi sebagai pusat koordinasi antara Pemda dan Kemenkumham; dan
4. Kantor Wilayah dapat berperan sebagai laboratorium kebijakan di wilayah melalui policy trial atau piloting project sebelum kebijakan diimplementasikan secara luas.
Dalam kegiatan ini juga dibahas bagaimana para penyandang disabilitas mampu berkontribusi dalam memberikan aspirasinya terkait kebijakan dan juga dilihat secara baik bahwa mereka adalah orang-orang yang tepat atas sasaran kebijakan.
Maka dari itu pelibatan publik sangat penting dalam penyusunan kebijakan dalam artian melihat kepentingan masyarakat.
Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan sangat mengapresiasi jajarannya atas pencapaian yang telah diraihnya.
“Pimpinan Kanwil Kemenkumham NTB menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas penghargaan yang diterima,” ucap Parlindungan.
Selain itu, Parlindungan berharap agar prestasi yang telah diraih, dapat terus ditingkatkan sehingga berdampak positif terhadap peningkatkan kinerja di Kementerian Hukum dan HAM.
“Penghargaan yang diterima ini adalah hasil kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran” lanjutnya.
Baca Juga
