Menlu Retno: AI Harus Tingkatkan Demokrasi Modern
Agung Nugroho | Selasa, 19 Maret 2024 - 06:57 WIB
Jakarta - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menghadiri pertemuan menteri luar negeri terkait demokrasi di Seoul, Korea Selatan (Korsel), hari ini, Senin (18/3/2024).
Salah satu topik yang diangkat Retno adalah demokrasi dan teknologi digital, yaitu kecerdasan buatan atau Artificial intelligence (AI).
“Baik demokrasi maupun teknologi digital bersifat transformatif, keduanya mengubah cara kita mengambil keputusan penting, terutama upaya untuk meningkatkan inklusivitas,” kata Retno dalam the Third Summit for Democracy “AI/Digital Technology and Democracy” yang berlangsung di Seoul, Korea Selatan, Senin.
Menlu Retno mengatakan daripada menjadi ancaman terhadap demokrasi, AI seharusnya meningkatkan demokrasi dalam penerapannya yang modern.
Retno mentakan bahwa semua yang hadir dalam pertemuan tersebut percaya pada demokrasi dan menyadari bahwa demokrasi menghadapi banyak tantangan.
"Namun jangan menyerah, mari kita perbaiki keadaan, mari kita wujudkan demokrasi yang bermanfaat bagi rakyat. Karena kepercayaan masyarakat selalu menjadi inti demokrasi dan kita semua mempunyai tanggung jawab untuk mencegah kegagalan demokrasi," tutur Retno.
Sementtara itu Menlu Retno juga mengatakan jalan menuju tata kelola digital global harus bebas, terbuka, aman, tidak terfragmentasi, dan inklusif.
" Indonesia sendiri telah memperkenalkan peraturan mengenai etika AI, baik di tingkat nasional maupun di tingkat ASEAN,” ujarnya.
Retno kemudian memaparkan pentingnya menutup kesenjangan digital global dan memperlakukan AI sebagai barang publik global.
“Namun, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Selain menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara juga harus bisa mendapatkan akses digital yang mudah, adil, dan merata,” kata dia.
Ia pun menegaskan bahwa suara negara-negara berkembang harus menjadi bagian yang hakiki dalam rangkaian pembangunan digital global.
“Indonesia aktif mengambil bagian dalam perundingan Global Digital Compact dan jalur lain di PBB dan forum internasional,” katanya.
Lebih lanjut, Menlu Retno mengingatkan bahwa AI bisa menjadi “pedang bermata dua”.
“Meskipun AI adalah alat demokrasi, AI dapat digunakan sebagai alat demokrasi, namun juga dapat menjadi alat manipulasi dan disinformasi. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan untuk memupuk literasi digital serta inovasi melawan berita palsu yang dimanipulasi dan penyalahgunaan AI termasuk dalam melawan serangan siber,” katanya.
Menlu Retno menekankan bahwa hubungan antara demokrasi dan teknologi seharusnya menjadi kekuatan untuk kebaikan.
“Dan tugas kita bersama adalah memastikan tujuan tersebut,” tuturnya.
