Menko Airlangga Dukung Penuh Kesetaraan Gender di Berbagai Sektor

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor menjadi langkah pemenuhan kesetaraan gender. Urgensi dari pemenuhan aspek kesetaraan gender tersebut juga telah dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. 

Dalam pencapaiannya, Pemerintah berupaya untuk terus mengeliminasi tantangan di bidang kesetaraan gender mulai dari tingkat perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menghadapi kerawanan pangan, tingkat kesetaraan gender pada angkatan kerja yang belum optimal, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam eksekutif perusahaan.

Adapun di Indonesia sendiri kesadaran dan fokus kesetaraan gender di lingkungan kerja terus mengalami peningkatan. Dalam Cencus IDX200 yang diadakan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 mencatat 15% peran Executive Leadership Teams (ELT) diduduki oleh perempuan. Sementara jumlah ELT perempuan meningkat dari 162 orang di tahun 2019 menjadi 175 orang di tahun 2021.

”Ini menjadi tantangan bagi IGNITE untuk menyalakan perempuan-perempuan supaya kesetaraan gender lebih tinggi,” kata Menko Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara IGNITE 2024 dengan tema 'Mendorong Kepemimpinan Perempuan Untuk Indonesia Emas', di Jakarta, Kamis (30/05/2024).

Dalam upaya pencapaian target SDGs, terutama terkait kesetaraan gender, Pemerintah telah mencantumkan aspek pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024. Sejumlah dukungan bagi perempuan juga diberikan Pemerintah melalui pelatihan dalam Program Kartu Prakerja. Hingga saat ini, Program Prakerja telah dimanfaatkan oleh 18 juta penerima manfaat dengan persentase jumlah perempuan atau ibu rumah tangga hingga sebesar 51%. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan.

Sebagai kebijakan yang dibentuk dengan skema government to people, Program Kartu Prakerja tersebut telah terbukti berdampak dengan memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP). Selain itu, program tersebut juga menjadi referensi bagi beberapa negara seperti Thailand dan Laos, hingga Maroko yang berminat untuk mempelajari Program Kartu Prakerja.

Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengupayakan reformasi struktural melalui keanggotan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat sampai pada tahapan aksesi dengan waktu yang singkat yakni 7 bulan sejak penyampaian intensi. Selain itu, dalam Ministerial Meeting OECD yang digelar pada bulan Mei 2024 lalu, sejumlah negara seperti Argentina dan Jepang juga menyampaikan dukungan pada proses aksesi Indonesia.

Selanjutnya, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa reformasi struktural yang akan dilakukan tersebut menyasar 26 sektor. Meski demikian, Pemerintah Indonesia optimis bahwa proses keanggotaan dalam OECD tersebut akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 tahun mendatang. Hal tersebut mempertimbangkan bahwa Indonesia telah terbukti mampu memegang kepemimpinan G20 tahun 2022 lalu secara inklusif meski dihadapkan pada tantangan global yang kompleks, bahkan kepemimpinan Indonesia tersebut juga mampu menghasilkan rujukan konkret bagi kepemimpinan selanjutnya.

Guna mempercepat pencapaian keanggotaan Indonesia dalam OECD tersebut, Pemerintah membentuk Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Timnas OECD) yang akan mendorong berbagai upaya penyelesaian aksesi. Melalui keanggotaan OECD tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

”Saya berharap bahwa target IGNITE untuk memperluas aksesibilitas dan kesempatan bagi ekskutif perempuan dapat berjalan dan terus tumbuh, dan satu yang saya titip mari kita sama-sama bekerja agar sejak sekarang kita bisa mencapai Indonesia sejahtera dengan platform melalui OECD. Tidak mudah, saya katakan painfull, tapi beberapa negara melihat hasilnya jelas,” pungkas Menko Airlangga.