Resmikan 15 MPP, Menteri PANRB Sebut Ujung Birokrasi adalah Pelayanan
Agung Nugroho | Senin, 24 Juni 2024 - 13:55 WIB
Menteri Anas mengatakan ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, lanjut kata Menteri PANRB, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama,
Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan 15 Mal Pelayanan Publik (MPP) secara serentak di Jakarta, Senin (24/06).
Kelima belas MPP tersebut diantaranya Kabupaten Labuhan Batu Utara; Kabupaten Tanah Datar; Kabupaten Kampar; Kabupaten Muaro Jambi; Kabupaten Rejang Lebong; Kabupaten Bogor; Kabupaten Indramayu; Kabupaten Jombang; Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Bima; Kabupaten Timor Tengah Selatan; Kabupaten Gunung Mas; Kabupaten Buton; Kabupaten Kolaka; dan Kabupaten Luwu.
Menteri Anas mengatakan ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, lanjut kata Menteri PANRB, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan.
"Atas arahan Pak Presdien (Jokowi) kita diminta bekerja yang berdampak. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi birokrasi panjang tak berdampak, presiden minta kita untuk dipangkas," kata Menteri PANRB Anas, dalam acara Peresmian Bersama MPP 2024 di Sheraton Grand Jakarta, Senin (24/6/2024).
Adapun sebelumnya, direncanakan ada 17 daerah yang MPP-nya diresmikan. Namun karena kepala daerah terkait tidak hadir, alhasil peresmiannya akan diundur sehingga hari ini total ada 15 MPP yang diresmikan.
Menteri Anas juga meminta agar jajaran Kementerian PANRB bisa melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali atas implementasi MPP.
Menurutnya, pelayanan menjadi kunci birokrasi. Ia pun mengambil contoh dengan saat-saat dirinya masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, di mana pada saat itu tingkat kepuasan masyarakat meningkat karena efisiensi dan efektifitas birokrasi.
"Selamat. Sudah saatnya kita memberikan pelayanan karena pelayanan publik itu inti pemerintahan ini. Puncak dari kesibukan birokrasi adalah pelayanan publik. Oleh karena itu harapan saya, bapak/ibu bupati melakukan survei tiap 6 bulan melalui lembaga survei, apakah meningkat kepuasan publik setelah ada MPP," ujar dia.
"Saat saya dulu menjadi bupati, salah satu yang saya buat MPP, kepuasan publik naik 92% dengan MPP, dan layanan-layanan online yang kita buat, termasuk program jemput bola dan lain-lain," sambungnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Subarto mengatakan, MPP merupakan strategi untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkelanjutan. Apabila dijumlahkan dengan 60 MPP digital yang sudah ada, maka di Indonesia telah ada 229 kab/kota yang telah memiliki MPP atau 45% dari total kab/kota di Indonesia.
"Acara hari ini yang dihadiri 15 bupati yang telah membentuk MPP dan telah siap diresmikan," kata Akik.
Akik mengatakan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan MPP paling lengkap, yang mana 100% kab/kota di sana telah memiliki MPP. Kemudian yang terbanyak kedua ialah Jawa Tengah sebanyak 94%, Banten 88%, Jawa Timur 76%, Jawa Barat 67%, Kalimantan Selatan 68%, Sulawesi Selatan 63%, dan Bengkulu 60%. (Gun)
Baca Juga
