Ditjen Bimas katolik Sampaikan Hasil Koordinasi di PLBN dalam Pertemuan Lintas Lembaga
Fuad Rizky Syahputra | Jumat, 26 Juli 2024 - 19:09 WIB
Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste menggugah animo masyarakat Katolik di perbatasan untuk bergerak melintasi negara demi menjumpai pimpinan tertinggi umat Katolik dunia itu.
Jakarta - Kunjungan Paus Fransiskus ke Timor Leste menggugah animo masyarakat Katolik di perbatasan untuk bergerak melintasi negara demi menjumpai pimpinan tertinggi umat Katolik dunia itu.
Fenomena ini mendorong Dirjen Bimas Katolik Suparman untuk memerintahkan jajarannya melakukan koordinasi di lintas batas Indonesia - Timor Leste.
Tim Ditjen Bimas Katolik melakukan koordinasi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Keuskupan Atambua, Keuskupan Agung Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten di perbatasan seperti Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten TTU.
Sejumlah isu penting hasil koordinasi diinvetarisir dan perlu mendapat respons dan tindak lanjut berbagai pihak.
Adapun isu tersebut adalah kuota umat Katolik yang akan melakukan ziarah iman ke Timor Leste jelang kunjungan Paus berjumlah 10.000 orang.
Tidak semua warga memiliki paspor tapi punya animo besar untuk melintas ke Timor Leste. Tidak memiliki paspor berpotensi melahirkan para pelintas menggunakan “jalan tikus”.
Lebih dari itu, mempertimbangkan jumlah umat yang banyak untuk melintas. sangat dibutuhkan pengamanan dan logistik yang memadai.
Isu lain ditemukan bahwa belum dipetakan secara benar lembaga mana saja yang punya kewenangan untuk bersinergi melayani umat di perbatasan.
Belum lagi pintu utama perlintasan hanya melalui PLBN Motaain, sementara kuota yang diharapkan 10 ribu berpotensi lebih dari itu dan memungkinkan terjadinya penumpukan di hari H.
Merespons berbagai isu temuan Kemenag melalui Ditjen Bimas Katolik, Kemenkopolhukam melakukan Rapat Koordinasi yang berlangsung di Hotel Borobudur, Rabu (24/07).
Deputi VI Kesbang Kemenko Polhukam Janedjri M. Gaffar dalam arahan pembukaan menegaskan Kementerian dan Lembaga terkait harus ambil bagian merespons isu ini, mengingat animo masyarakat yang ingin menemui Paus Fransiskus sangat besar.
“Animo masyarakat cukup besar. Kita tidak bisa diam begitu saja. Kita harus ambil bagian agar semua dapat berjalan tertib, aman, dan damai. Kami sampaikan terima kasih kepada Dirjen Bimas Katolik Suparman atas koordinasi yang sudah dilakukan,” ucap Janedjri M. Gaffar.
Merespons Janedjri, Suparman yang hadir dalam rapat tersebut menjelaskan, Kementerian Agama, melalui Ditjen Bimas Katolik, selain melakukan koordinasi terkait layanan umat Katolik yang akan mengikuti misa agung di Gelora Bung Karno Jakarta, juga telah melakukan pemetaan pergerakan umat di perbatasan NTT - Timor Leste, Papua - PNG, dan Kepulauan Riau - Singapura.
Suparman sungguh berharap agar semua peristiwa agung selama kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan juga ke Timor Leste dapat diakses umat melalui siaran TVRI atau media komunikasi lainnya.
Suparman juga berharap segala hal terkait pengamanan, urusan dokumen perjalanan, hingga akomodasi dapat dikoordinir dengan baik lintas Kementerian/Lembaga.
Hal lain terkait persiapan panitia kunjungan Paus Fransiskus di Jakarta, dijelaskan Romo Siswantoko bahwa semua persiapan dari berbagai divisi telah dilakukan. Perihal misa dijelaskan, akan dihadiri kurang lebih 87.662 orang. Misa menggunakan stadion utama GBK dengan kuota yang disiapkan 61.982 orang dan stadion madya A untuk 25.680 orang.
“Umat yang akan hadir di GBK mendaftar ke Panitia (saat ini masih proses pendaftaran dan verifikasi data). Panitia akan membagikan gelang kepada umat yang harus dipakai saat memasuki GBK. Warna gelang juga akan menunjukkan tempat duduk mereka," jelas Romo Siswantoko.
Rapat koordinasi yang baru pertama kali dilaksanakan ini menghadirkan sejumlah pejabat dari Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, BIN, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Direktur Utama LPP TVRI, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah Provinsi NTT dan DKI Jakarta, Panitia Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia.
Hasil rapat ini akan ditindaklanjut masing-masing Kementerian/Lembaga untuk selanjutnya dapat dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan.
"Rapat koordinasi masih akan berlanjut untuk memastikan semua rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan layanan umat Katolik yang akan melakukan ziarah iman ke Timor Leste bahkan PNG, dapat terlayani dengan baik," demikian ditegaskan Janedjri M. Gaffar di akhir rapat.
Baca Juga
