DPR Minta Tidak Kedepankan Ego Sektoral dalam Membuat Peraturan Industri Tembakau

Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta pemerintah membuat peraturan yang mengendepankan kepentingan orang banyak dan tidak mengedepankan ego sektoral.

“Kita tidak bisa membuat peraturan yang semena-mena, harus mempertimbangkan semua kepentingan dan tidak mengedepankan ego sektoral.,” ucap Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau’ di Ruang PPIP Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Ia menegaskan bahwa, Kehadiran saya di sini tidak mengedepankan ego sektoral saya berbicara, bukan hanya sebagai Ketua Komisi XIII, tapi lebih tepat saya berbicara sebagai seorang representasi dari smokers. 

Jadi kalau kita merujuk bagaimana undang-undang dibuat peraturan dibuat itu ada stakeholder ada inklusi di sana, jadi undang-undang peraturan dibuat bukan hanya mengedepankan satu kepentingan semata-mata.

Willy pun menyinggung kontribusi besar industri tembakau terhadap negara. Disebutkan cukai yang disumbangkan industri tembakau mencapai Rp213 triliun. Dia pun membandingkannya dengan industri farmasi yang hingga saat ini masih belum memiliki pijakan kuat di Indonesia dan hanya menjadi pasar konsumtif.

Indonesia, lanjutnya, seharusnya lebih bijak dan belajar dari pengalaman berbagai negara dalam mengelola sumber daya strategis. Willy mengingatkan bahwa jika kebijakan tentang tembakau dibuat tanpa mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi, maka yang akan paling dirugikan adalah para petani tembakau dan pekerja yang terlibat di mata rantai industri itu.

“Kasihan banyak yang mau dimiskinkan. Kalau mereka (petani) terus diabaikan, bisa saja nanti timbul perlawanan sosial,” katanya, mengungkapkan kekhawatiran terhadap nasib petani yang menggantungkan hidup pada industri tembakau.

Di samping itu, ia juga mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan berdiskusi dengan cara yang partisipatif, mengedepankan dialog yang membangun.

“Ini bukan soal kalah menang, tapi soal mencari solusi yang terbaik untuk Republik,” ujarnya sembari menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam perumusan kebijakan.