Tanggapi Keberatan PSBB Taipan Budi Hartono ke Jokowi, Anis Bilang Pemimpin Jangan Gampang Plin-Plan
Marhadi | Rabu, 16 September 2020 - 12:28 WIB
Belakangan media sosial dan media massa sibuk menampilkan respons publik atas keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali menerapkan PSBB seiring meningkatnya kasus virus Covid-19.
Jakarta - Belakangan media sosial dan media massa sibuk menampilkan respons publik atas keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang kembali menerapkan PSBB seiring meningkatnya kasus virus Covid-19.
Tak hanya statement para politikus, aksi bos Djarum Group Robert Budi Hartono yang mengirim surat keberatan kepada Presiden pun mendapat sorotan netizen dan khalayak umum.
Sejumlah media memberitakan bahwa pengusaha yang oleh Majalah Forbes (April 2020), dinobatkan sebagai orang terkaya di dunia urutan ke-80 ini telah melayangkan surat kepada Presiden yang isinya tidak setuju dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang mengambil kebijakan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September 2020.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Byarwati, ikut menyoroti langkah bos Djarum Group tersebut. Ia mengatakan bahwa aksi yang dilakukan pemilik perusahaan Djarum tersebut merupakan haknya sebagai warga negara. Ia mengajak masyarakat untuk menunggu bagaimana sikap yang akan diambil Presiden Jokowi.
Pasalnya, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang PSBB itu justru sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/9/2020).
Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi agar tetap baik adalah kesehatan yang baik. Sehingga, fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.
“Mestinya kita mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta karena sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Apalagi Jakarta adalah ibukota yang merupakan barometer nasional,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).
Soal pengaruh PSBB pada roda perekonomian, Anis memandang bahwa kebijakan PSBB dipastikan akan memengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. “Namun, dalam pertimbangan saya, nilai nyawa warga jauh lebih berharga,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR ini menegaskan bahwa ekonomi bisa dipulihkan, namun orang mati tidak bisa dihidupkan. “Tidak ada ekonomi jika tidak ada orang,” ujarnya. Ia menilai jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.
Saat ini, kata Anis, semestinya semua pihak mau bergandengan tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. “Semua kita harus bersatu dan mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini,” tegasnya.
Adapun terkait surat yang diterima Presiden, ia berpandangan bahwa seorang pemimpin tentu harus menghargai setiap masukan yang ada. Namun tidak semua masukan harus diterima. Itu sebabnya pemimpin harus punya kedalaman pengetahuan, juga harus punya data yang akurat untuk mengambil keputusan.
Dengan kedalaman pengetahuan dan data yang akurat, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat. “Bukan pemimpin namanya kalau sedikit ada masukan terus berubah,” kata Anis.
Baca Juga
