Percepatan Implementasi JETP, Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat koordinasi terkait transisi energi yang adil dan berkelanjutan melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP). JETP sendiri didirikan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada tahun 2022, sebagai kemitraan antara Pemerintah Indonesia dengan International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat transisi energi Indonesia dengan dukungan internasional yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk membahas strategi percepatan implementasi JETP guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

"Kami telah menetapkan target pengurangan emisi sebesar 31,89% secara mandiri dan hingga 43% dengan dukungan internasional pada tahun 2030," ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin 24/03/2025.

Sebagai bagian dari upaya ini, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025. Satgas ini memiliki empat kelompok kerja utama, yaitu energi hijau, industri hijau, kemitraan dan investasi hijau, serta pengembangan sosial, ekonomi, dan sumber daya manusia. Menko Airlangga sendiri menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau.

Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa implementasi JETP telah berjalan dengan mendapatkan dukungan pendanaan internasional. "Sebanyak 54 proyek telah menerima dukungan pendanaan dengan total komitmen mencapai USD 1,1 miliar. Dari jumlah tersebut, 9 proyek mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman atau ekuitas, sementara 45 proyek lainnya mendapatkan hibah sebesar USD 233 juta," kata Menko Airlangga.

Selain itu, IPG berhasil mengamankan jaminan senilai USD 1 miliar melalui Multilateral Development Banks (MDB) Guarantee untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek transisi energi bersih, termasuk pengembangan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, elektrifikasi sektor-sektor utama, serta inisiatif dekarbonisasi industri dan infrastruktur.

Beberapa proyek yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain adalah Muara Laboh di Sumatera Barat, yang merupakan program biotermal yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun 2027. Proyek lainnya meliputi proyek fotovoltaik di Saguling dan proyek dekarbonisasi atau phasing out dari Cirebon Power, serta proyek waste to energy di Legok Nangka, Jawa Barat, yang diusulkan untuk segera masuk dalam pipeline JETP.

Rapat Koordinasi ini juga membahas langkah-langkah untuk mempercepat implementasi transisi energi, termasuk revisi Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), percepatan pencairan dan optimalisasi skema pendanaan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas publik melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital.

Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan transisi energi yang efektif, inklusif, dan kompetitif di Indonesia. Kolaborasi yang erat antara sektor pemerintah, swasta, dan mitra internasional menjadi kunci untuk mempercepat adopsi teknologi rendah karbon serta mengoptimalkan pendanaan hijau.

"Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antar kementerian dan mendorong pencairan berbagai moda pembiayaan. Kami juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi berbasis digital agar seluruh stakeholder dapat mengakses informasi secara transparan. Koordinasi akan dilakukan secara berkala," tutup Menko Airlangga.

Rapat ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait, mitra internasional termasuk Duta Besar dari Inggris, Kanada, Prancis, Italia, serta perwakilan dari Jerman dan Jepang sebagai Co-lead International Partners Group (IPG). Selain itu, hadir juga perwakilan Uni Eropa, Denmark, Norwegia, Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), serta lembaga internasional seperti International Energy Agency (IEA) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).