MPR: Pemerintah Didesak Tindak Tegas Premanisme Berkedok Ormas untuk Jaga Iklim Investasi

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengingatkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan dunia usaha. Tindakan ini dianggap penting untuk menciptakan kepastian iklim investasi di Indonesia.

"Kita harus segera melakukan tindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang sering berkedok ormas tersebut agar Indonesia bisa mengirimkan sinyal yang kuat kepada dunia usaha dan pelaku investasi, bahwa Indonesia tidak akan menoleransi 'aksi-aksi koboi' atau premanisme yang sering disamarkan oleh ormas," tegas Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 28/04/2025.

Menurut Eddy, sektor investasi memerlukan dua prasyarat utama untuk dapat berkembang dengan baik, yaitu jaminan keamanan dan kepastian hukum. Kedua faktor tersebut sangat penting untuk memberikan rasa aman kepada para investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

"Bagi investasi, masalah keamanan dan penegakan hukum adalah hal yang paling utama. Jadi, itu adalah dua prasyarat yang sangat penting agar investasi bisa masuk dan berkembang," ujar politisi Partai PAN tersebut.

Eddy juga menegaskan bahwa investor akan tetap tertarik untuk berinvestasi meskipun infrastruktur di suatu daerah belum memadai, asalkan ada jaminan keamanan dan kepastian hukum yang kuat.

"Belum ada listriknya, belum ada perumahannya, belum ada jalannya, belum ada airnya, enggak apa-apa mereka tetap mau berinvestasi asal keamanannya terjamin dan kepastian hukumnya juga kuat," katanya.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan bahwa aksi premanisme yang mengganggu dunia usaha di sektor investasi justru menghalangi pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 8 persen. Menurutnya, sektor investasi saat ini menjadi andalan utama untuk mendongkrak perekonomian Indonesia, mengingat sektor lain seperti belanja konsumen dan ekspor sedang mengalami pelemahan.

"Ada pelambatan di sektor belanja konsumen karena masyarakat cenderung berhemat, kemudian mengurangi belanja. Selain itu, sektor ekspor juga mengalami penurunan akibat harga komoditas dunia yang melemah dan adanya perang dagang," ungkapnya.

Oleh karena itu, Eddy menggarisbawahi pentingnya investasi sebagai sektor yang harus diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, ia menyambut baik pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang membuka peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas), sebagai respons terhadap maraknya tindakan menyimpang oleh beberapa ormas di Tanah Air.

"Saya menyambut baik pernyataan Mendagri yang siap untuk melakukan evaluasi terhadap UU Ormas untuk memperkuat aspek pengawasannya," tutur Eddy.

Namun, menurutnya, perubahan undang-undang tersebut bisa saja tidak diperlukan, asalkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap tindakan premanisme oleh ormas dapat dilakukan secara konsisten dan tegas di lapangan.

"Jika penegakan hukum dilakukan dengan kuat dan konsekuen, perubahan legislasi mungkin tidak perlu," tegas Eddy Soeparno.

Dengan demikian, ia berharap agar tindakan nyata dapat segera diambil oleh pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang ada.