Lalu Hadrian Irfani Dukung Digitalisasi Pendidikan Nasional: Prioritaskan Daerah 3T dan Pelatihan Guru
Kiki Apriyansyah | Kamis, 08 Mei 2025 - 17:25 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung penuh kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 2 Mei 2025, dengan menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan dukungannya terhadap kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2025 lalu.
Menurut Lalu, langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dalam kemajuan teknologi pendidikan yang terus berkembang.
“Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah 3T tidak tertinggal dari kemajuan teknologi pendidikan,” ujar Lalu Hardian hadir virtual dalam diskusi dialektika demokrasi dengan tema '‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’' di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, 8/05/20225.
Ia menegaskan bahwa Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal penganggaran sektor pendidikan, khususnya dalam hal mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini meliputi pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat pembelajaran digital, hingga pelatihan guru.
“Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,” katanya.
Lebih lanjut, Lalu juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan digitalisasi pendidikan.
“Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,” imbuhnya.
Tak hanya soal akses, Lalu menekankan pentingnya peningkatan kompetensi seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, siswa, dan orang tua, agar mampu menggunakan teknologi secara efektif.
Komisi X DPR RI, lanjutnya, sangat mendukung berbagai program peningkatan kapasitas digital bagi guru, seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), program Guru Penggerak, serta pelatihan mandiri berbasis digital.
“Komisi X DPR akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,” pungkasnya.