Menteri Transmigrasi Resmikan Program Trans Tuntas, Serahkan 1.120 Sertifikat Hak Milik kepada Warga

Jakarta - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) resmi meluncurkan program Trans Tuntas (T2), sekaligus menyerahkan 1.120 Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada 642 kepala keluarga transmigran lokal asal Kabupaten Sukabumi.

Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria di kawasan transmigrasi. 

“Hari ini, kita menyaksikan sebuah tonggak penting: lahan tuntas, harapan tuntas. Warga yang sudah menunggu lebih dari 10 tahun akhirnya mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati,” ujar Menteri Iftitah dalam acara penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Launcing Program Trans Tuntas di Balai Makartini, Kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Dalam sambutannya, Iftitah mengapresiasi kehadiran para tamu undangan, termasuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Kopi Darmawan, serta Wakil Menteri Transmigrasi, Yoga Maulagi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para warga transmigrasi yang hadir langsung dari Sukabumi untuk menerima sertifikat secara simbolis.

Sedianya, penyerahan sertifikat akan dilakukan di kawasan transmigrasi Melolo, Kabupaten Sumba Timur, tempat tinggal 400 kepala keluarga lainnya yang belum memiliki SHM. Namun, karena tugas kenegaraan ke Brasil, acara dialihkan ke Jakarta.

Menurut Iftitah, pemberian sertifikat ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi untuk pembangunan ekonomi rakyat. “Kami belajar dari pengalaman Pak Menko AHY saat menjabat Menteri ATR. Sertifikat bukan hanya bukti kepemilikan, tapi juga kunci untuk mengakses modal dan memperkuat ekonomi keluarga transmigran,” ujarnya.

Lima Program Unggulan Transmigrasi
Ia juga menjelaskan bahwa Trans Tuntas adalah salah satu dari lima program unggulan transmigrasi yang tengah dijalankan Kementerian:

Trans Tuntas – Memberikan kepastian hukum atas tanah warga transmigrasi;

Transmigrasi Lokal – Berbasis potensi daerah dan mengutamakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan;

Transmigrasi Patriot – Memberangkatkan generasi muda unggulan dan tim ekspedisi akademik untuk pemetaan potensi kawasan;

Transmigrasi Karya Desa – Menciptakan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal;

Transmigrasi Gotong Royong – Mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

“Khusus Transmigrasi Patriot, tahun ini kami akan memberangkatkan sekitar 2.000 orang, termasuk profesor, doktor, dan sarjana, ke 156 kawasan transmigrasi. Mereka akan melakukan riset, memetakan potensi, dan menyiapkan kerangka investasi,” ungkapnya.

Untuk menyukseskan program ini, Kementerian Transmigrasi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan empat kementerian: ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Kerja sama ini sangat penting, karena masih banyak kawasan transmigrasi yang bersinggungan dengan lahan kehutanan dan belum tuntas inventarisasi hak pengelolaannya. Dengan kolaborasi ini, kami harap bisa menyelesaikan 334 ribu hektare HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang masih belum bersertifikat,” jelas Iftitah.

Ia menekankan bahwa transmigrasi kini bukan lagi soal memindahkan penduduk semata, melainkan membangun pusat-pusat ekonomi baru berbasis sektor unggulan lokal. “Kami ingin membangun kawasan transmigrasi yang produktif. Kekuatan kami ada di tiga hal: lahan, teknologi, dan offtaker,” tegasnya.

Sebagai ilustrasi, para petani dari Sukabumi bahkan membawa hasil bumi seperti beras merah dan nanas madu untuk diserahkan secara simbolis kepada Menko AHY.

Menutup sambutannya, Iftitah menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan status urusan transmigrasi dari eselon satu menjadi kementerian tersendiri. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bukti komitmen negara terhadap pembangunan kawasan transmigrasi secara lebih serius.

“Dulu perhatian terhadap transmigrasi hanya 5 persen. Sekarang kami punya ruang dan otoritas lebih kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terabaikan,” pungkasnya.