JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menanggapi santai isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang belakangan ramai dibicarakan terkait dinamika internal partai berlambang pohon beringin itu.
Mekeng menyebut isu Munaslub hanyalah spekulasi tanpa dasar yang jelas.
“Kalau menurut saya, isu munaslub itu tidak jelas sumbernya. Nggak ada kader Golkar yang muncul ke depan dan menyatakan harus ada munaslub,” kata Mekeng kepada awak media di Gedung MPR/DPR/DPD R, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/8/2025).
Menurutnya, kabar yang beredar di publik lebih banyak didorong opini liar. “Kalau kita baca di media, kan hanya isu-isu. Tapi sumbernya dari mana? Nggak pernah jelas. Jadi menurut hemat saya, itu berita hoaks,” tegasnya.
Mekeng memastikan bahwa kondisi internal Golkar saat ini tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Ia menyebut Bahlil bahkan aktif melakukan konsolidasi ke daerah-daerah secara rutin.
“Pak Bahlil boleh dibilang tiap minggu roadshow ke daerah, musda di provinsi, lalu konsolidasi di tingkat kabupaten. Kami di Golkar tenang-tenang saja,” ujarnya.
Jika memang ada pihak yang serius mendorong Munaslub, lanjut Mekeng, seharusnya mereka tampil ke publik secara terbuka.
“Kalau ada yang ingin munaslub, ya munculkan mukanya dong. Kalau mau berpolitik yang sehat, ya tampil dan jelaskan kenapa harus ada munaslub. Sekarang, nggak ada kepentingan untuk itu,” katanya.
Saat ditanya apakah ada figur baru yang muncul sebagai pesaing Bahlil, Mekeng menjawab singkat, “Yang saya rasakan, masih solid.”
Ia juga menegaskan bahwa rangkaian musyawarah daerah (musda) yang digelar Golkar bukan bentuk reaksi atas isu Munaslub, melainkan bagian dari agenda rutin partai setelah Bahlil dilantik sebagai Ketum.
“Itu agenda partai, bukan karena isu Munaslub. Sebagai pemimpin, dia memang harus konsolidasi dari pusat sampai ke tingkat desa,” jelas Mekeng.
Terkait adanya pergantian di sejumlah DPD, Mekeng menyebut hal tersebut sebagai proses biasa dalam organisasi.
“Itu mekanisme di bawah. Kalau sudah dua kali menjabat, ya harus ganti,” tutupnya.