JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara bulat menyetujui permohonan Sembilan pemain naturalisasi untuk bergabung sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Naturalisasi tak hanya untuk sepak bola, keputusan ini juga menyasar cabang hoki es olahraga yang selama ini tak banyak mencuri sorotan publik.
Rapat Paripurna ke-4 masa sidang I Tahun 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal bersama Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa dan adis kadir.
Dalam rapat paripurna tersebut, Cucun membacakan surat Presiden Prabowo Subianto yang masuk sebagai dasar pertimbangan hukum naturalisasi, masing-masing tertanggal 25 Juli dan 21 Agustus 2025.
"Apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI terhadap sembilan atlet tersebut disetujui?" tanya Cucun, yang disambut serentak oleh anggota dewan: “Setuju!” Palu sidang pun diketuk, tanda sah.
Dari sepak bola, lima nama asing resmi masuk daftar: Mauro Nils Zijlstra, Isabel Corian Kopp, Isabelle Nottet, Pauline Jeannette van de Pol, dan Miliano Jonathans. Sementara dari cabang hoki es yang kini tengah dibina untuk jangka Panjang empat atlet asal Rusia dan Eropa Timur disetujui menjadi WNI: Savelii Molchanov, Evgenii Nurislamov, Artem Bezrukov, dan Adel Khabibullin.
Langkah ini merupakan hasil koordinasi antara Komisi X dan Komisi XIII DPR, yang sebelumnya telah menyepakati permohonan naturalisasi melalui Rapat Kerja gabungan di pagi hari.
Pemerintah melalui surat resmi Presiden menyampaikan bahwa naturalisasi ini bukan sekadar upaya instan meraih prestasi, tetapi bagian dari strategi pembangunan olahraga nasional jangka menengah. Khususnya dalam menghadapi agenda besar seperti Piala Asia, SEA Games, dan persiapan jangka panjang untuk kejuaraan dunia serta Olimpiade Musim Dingin.
Apalagi, beberapa atlet yang dinaturalisasi tergolong masih muda dan potensial untuk memperkuat skuad Indonesia dalam jangka waktu panjang.
Berbeda dengan sejumlah proses naturalisasi masa lalu yang kerap memicu kontroversi public terutama soal identitas nasional dan keadilan bagi atlet local kali ini keputusan DPR terbilang mulus tanpa interupsi berarti. Besarnya dukungan lintas fraksi menunjukkan bahwa pendekatan pemerintah dianggap tepat sasaran, setidaknya untuk saat ini.