Jakarta - Pulau Flores semakin dekat menuju status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Premium. Langkah strategis itu dibahas dalam Forum Koordinasi Tata Ruang Pulau Flores, yang digelar oleh Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kantor Bupati Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi NTT, Kantor Wilayah ATR/BPN NTT, Kantor Pertanahan se-Pulau Flores, serta Bappeda dan perangkat daerah dari sembilan kabupaten.
Tata Ruang Terintegrasi untuk Pariwisata Berkelanjutan
Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, hadir secara daring dan menekankan pentingnya perencanaan tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, integrasi ini menjadi landasan strategis untuk pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan di Flores dan sekitarnya.
“Dengan rencana tata ruang yang mendukung pariwisata serta terintegrasi OSS, kita dorong sektor ini memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya di Pulau Flores, sehingga ke depan dapat menjadi KSPN Super Premium yang mendunia,” ujar Suyus.
Kawasan peruntukan pariwisata di Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTT mencakup sekitar 15.000 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten, menunjukkan komitmen pemerintah daerah menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Program Ekonomi Biru Mendukung Pariwisata
Abdi Tunggal Priyanto, Direktur Perencanaan Ruang Perairan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menyoroti program Ekonomi Biru yang bertujuan memperkuat sektor pariwisata berkualitas di Flores. Strategi ini mencakup pengembangan kampung nelayan modern, kampung budidaya, konservasi sumber daya laut, dan penetapan RTRWN Taman Nasional Komodo. Semua program ini menjadi pedoman untuk menjadikan Labuan Bajo sebagai KSPN Super Premium sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan.
Tantangan dan Sinergi Lintas Lembaga
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi NTT, Benyamin Nahak, menekankan tantangan dalam mewujudkan Flores sebagai KSPN Super Premium, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tata ruang dan tidak sinkronnya kebijakan akibat perencanaan yang kurang terintegrasi.
“Keindahan alam NTT perlu dijaga melalui penataan ruang yang baik, percepatan legalisasi RDTR yang terintegrasi OSS, serta sinkronisasi data dan kebijakan antar K/L. Dengan sinergi dan kolaborasi, kita dapat mewujudkan Flores sebagai kawasan pariwisata dengan pembangunan yang maju, teratur, dan berkeadilan,” jelas Benyamin.
Integrasi Matra Ruang Jadi Kunci
Di sesi terakhir, Djuang F. Sodikin, Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria, menekankan pentingnya integrasi matra ruang – darat, laut, udara, dan bawah tanah – dalam RTRWN baru. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan perbedaan data spasial, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata secara terpadu di Pulau Flores.
“Integrasi matra ruang akan memastikan seluruh aspek pembangunan berjalan seiring, dari tata kelola lingkungan hingga peningkatan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Djuang.
Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menata Pulau Flores secara terencana, berkelanjutan, dan inklusif, memastikan sektor pariwisata tidak hanya mendatangkan kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjaga kelestarian alam.