PMJ Pastikan Situasi Sekitar DPR Aman, Cegah Pelajar Ikut Aksi Demo
Kiki Apriyansyah | Kamis, 28 Agustus 2025 - 11:56 WIB
Polda juga menerapkan pendekatan humanis untuk mencegah keterlibatan pelajar, termasuk dari luar Jakarta, dalam aksi demonstrasi.
JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, memastikan situasi di sekitar Gedung DPR/MPR/DPD RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Dalam kondisi aman dan terkendali, menyusul adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini.
Menurutnya, pengamanan tidak hanya difokuskan di dalam area gedung parlemen, tetapi juga mencakup seluruh wilayah sekitar yang menjadi titik aktivitas masyarakat.
“Situasi di lapangan kami dapatkan informasi aman dan terkendali. Jika ada massa yang masih bergerak menuju ke sini, kami imbau untuk hati-hati serta ikuti saran dan petunjuk petugas kami di lapangan,” ujar Ade Ary.
Untuk mengantisipasi kemacetan akibat konsentrasi massa, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan secara situasional. "Kami sudah siapkan pengalihan arus jika diperlukan, tergantung kondisi di lapangan," tambahnya.
Merespons kejadian pada 25 Agustus lalu di mana sejumlah pelajar diketahui bergerak dari kawasan KS Tubun menuju DPR, Polda Metro Jaya mengambil langkah-langkah pencegahan sejak pagi hari.
“Dengan mengedepankan aspek humanis dan perlindungan, sejak pagi kami sudah lakukan upaya imbauan dan pencegahan. Hingga pukul 08.30 WIB, lima polres telah mengamankan pelajar yang diduga hendak ikut aksi,” jelas Ade Ary.
Diketahui, para pelajar tersebut datang dari berbagai daerah di luar Jakarta, seperti Indramayu, Cirebon, Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Depok, hingga Serang. “Bayangkan, mereka berangkat dari rumah pamit ke sekolah, pakai seragam, bawa bekal seadanya. Ini butuh perhatian bersama,” tambahnya.
Polda Metro Jaya, kata Ade, terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah untuk melakukan identifikasi dan pencegahan dini. Selain itu, pihaknya juga menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua siswa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta dinas terkait, untuk memastikan anak-anak tidak terlibat dalam aksi yang berpotensi membahayakan mereka.
“Upaya ini tidak hanya dilakukan pada tanggal 25, tapi setiap saat. Kami terus melakukan komunikasi dan edukasi,” pungkas Ade Ary.