Paparkan Capaian di DPR, ATR/BPN Capai 98 Persen Pendaftaran Tanah
Redaksi | Senin, 08 September 2025 - 13:55 WIB
Dalam kesempatan itu, Nusron memaparkan capaian pendaftaran tanah nasional yang hampir menyentuh target.
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI bersama jajaran kementerian, Senin (8/9/2025).
Dalam kesempatan itu, Nusron memaparkan capaian pendaftaran tanah nasional yang hampir menyentuh target.
Nusron menyebutkan, hingga saat ini Kementerian ATR/BPN telah melakukan pendaftaran 123,1 juta bidang tanah atau 98 persen dari target 126 juta bidang.
Dari total yang terdaftar, 96,9 juta bidang sudah bersertifikat, terdiri atas hak milik 88,2 juta bidang, hak guna usaha (HGU) 20 ribu bidang, hak guna bangunan (HGB) 6,6 juta bidang, hak pakai 1,6 juta bidang, hak pengelolaan 8 ribu bidang, serta hak wakaf 276 ribu bidang.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN telah memetakan area penggunaan lain (APL) seluas 52,5 juta hektare, atau 75 persen dari target 70 juta hektare.
“Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Untuk mengejar sisa 2,9 juta bidang yang belum terdaftar, Nusron menegaskan pihaknya mengandalkan program prioritas seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, sertifikasi Barang Milik Negara (BMN), sertifikasi tanah wakaf, serta rumah ibadah.
Sejak 2024, ATR/BPN juga melakukan percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah dengan menggandeng Kementerian Agama.
Hingga Agustus 2025, sertifikat tanah wakaf yang terbit mencapai 276.597 bidang, sementara untuk rumah ibadah tercatat 8.613 bidang.
Namun, Nusron mengakui baru sekitar 50 persen tanah wakaf yang bersertifikat setelah dibandingkan dengan data Kemenag.
Di sisi lain, pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat juga mulai mendapat perhatian.
Hingga tahun ini, ATR/BPN telah menerbitkan 57 sertifikat hak pengelolaan (HPL) untuk 18 kesatuan masyarakat hukum adat dengan total luas 987,48 hektare.
“Pencapaian ini masih jauh dari target. Karena itu, kami minta dukungan agar masyarakat adat benar-benar mau mensertifikatkan tanah ulayatnya,” tegas Nusron.
Baca Juga
