Pemerintah Tingkatkan Kolaborasi untuk Kendalikan Harga Beras di 214 Kabupaten/Kota
Redaksi | Selasa, 09 September 2025 - 12:31 WIB
Ritel modern berperan sebagai penentu harga. Jika stok di sana terpenuhi, harga di pasar rakyat akan mengikuti dan cenderung stabil.
Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan Perum Bulog guna menstabilkan harga beras di 214 kabupaten/kota yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) selama Agustus 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyaluran Beras SPHP secara daring, Rabu (3/9/2025), Deputi NFA Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan pentingnya distribusi beras SPHP ke ritel modern sebagai penyeimbang harga di pasar tradisional.
“Ritel modern berperan sebagai penentu harga. Jika stok di sana terpenuhi, harga di pasar rakyat akan mengikuti dan cenderung stabil,” jelas Ketut. Ia menambahkan, 214 kabupaten/kota yang menjadi fokus tersebar di 33 provinsi, terbagi dalam tiga zona strategis: 113 daerah di Zona 1, 81 daerah di Zona 2, dan 20 daerah di Zona 3.
Data Panel Harga Pangan NFA menunjukkan adanya perbaikan harga beras medium. Pada minggu pertama September, jumlah kabupaten/kota yang harga berasnya sesuai atau di bawah HET meningkat menjadi 246, naik 49,8 persen dibandingkan minggu ketiga Agustus.
Hingga 3 September 2025, realisasi penjualan beras SPHP periode Juli–Desember mencapai 126,2 ribu ton, dengan rata-rata realisasi harian sekitar 5,9 ribu ton. Capaian tertinggi dicatat pada 30 Agustus dengan penjualan harian mencapai 9,7 ribu ton.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa penyediaan beras SPHP di ritel modern memberikan masyarakat lebih banyak pilihan beras dengan harga terjangkau. “Beras khusus tetap diatur melalui sertifikat izin edar, namun konsumen perlu alternatif harga yang ramah di kantong,” ungkap Arief.
Direktur Operasional Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan pihaknya telah menyiapkan relaksasi mekanisme distribusi untuk mengatasi hambatan di pasar tradisional. Untuk daerah yang sulit dijangkau, seperti sebagian wilayah Papua, Bulog mengusulkan pembukaan gudang filial sebagai gudang transit agar pasokan beras lebih cepat sampai ke konsumen.
Deputi Ketut menambahkan, program Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi kanal distribusi tambahan SPHP. Dengan distribusi yang optimal ke ritel modern, pasar rakyat, dan GPM, pemerintah menargetkan harga beras medium dapat stabil dan sesuai HET di seluruh wilayah.
Baca Juga
