DPR Tetapkan Pagu Anggaran ATR/BPN 2026 Sebesar Rp9,499 Triliun
Redaksi | Selasa, 16 September 2025 - 08:48 WIB
Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang.
Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (15/9/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi II menetapkan pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” ujar Nusron Wahid, yang hadir didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan.
Nusron menegaskan, alokasi anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan publik serta pelaksanaan program prioritas. Dari jumlah total, Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk pembayaran gaji, tunjangan, serta mendukung operasional 527 satuan kerja (Satker) Kementerian ATR/BPN di pusat maupun daerah. Sementara itu, Rp3,023 triliun diperuntukkan bagi kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” jelas Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik 9,12% atau sekitar Rp300 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Target tersebut didominasi oleh layanan fungsional senilai Rp3,245 triliun dan Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Menteri Nusron menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan DPR dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran. “Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” ungkapnya.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Dalam Negeri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga
