Transformasi Digital Jadi Pondasi Penataan Ruang, Ditjen Tata Ruang Dorong Integrasi 3D
Redaksi | Kamis, 18 September 2025 - 11:04 WIB
Ke depan, semua RTR harus bisa ditampilkan dalam format 3D. Peta 2D tidak lagi cukup untuk kebutuhan penerbitan KKPR, karena rawan pergeseran. Ini tantangan besar yang harus kita jawab.
Jakarta - Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital menjadi pondasi utama dalam mewujudkan penataan ruang nasional yang terpadu dan adaptif. Hal tersebut disampaikan pada forum Talks: Peran Teknologi Informasi dalam Penataan Ruang, bagian dari rangkaian The 7th Planocosmo International Conference, Senin (15/9/2025).
Forum ini merupakan kerja sama Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia, Alumni Planologi ITB (API), dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) ITB. Diskusi menitikberatkan pada penerapan teknologi informasi untuk mendukung kebijakan One Spatial Planning Policy (OSPP).
Sekretaris Ditjen Tata Ruang, Reny Windyawati, menyampaikan bahwa dua langkah strategis kini tengah diprioritaskan, yakni revisi PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN agar mampu mengintegrasikan ruang darat, laut, udara, hingga dalam bumi, serta pengembangan RTR berbasis tiga dimensi.
“Ke depan, semua RTR harus bisa ditampilkan dalam format 3D. Peta 2D tidak lagi cukup untuk kebutuhan penerbitan KKPR, karena rawan pergeseran. Ini tantangan besar yang harus kita jawab,” ujar Reny.
Selain itu, Reny menegaskan bahwa revisi PP 21 Tahun 2021 juga mendesak dilakukan guna menyesuaikan dinamika kebutuhan ruang, rencana investasi, serta pembaruan daftar kegiatan pemanfaatan ruang. “Revisi RTR ke depan bisa dilakukan secara parsial. Kami juga sedang menyiapkan skema SLA berbasis fiktif positif untuk percepatan penerbitan KKPR,” jelasnya.
Senada, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menekankan perlunya inovasi dalam pemodelan tata ruang nasional. Menurutnya, ketersediaan data dan teknologi membuka peluang besar bagi perencanaan yang lebih presisi.
“Tantangan kita adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan. Standar skala dan perencanaan tiga dimensi perlu menjadi rujukan baru. Dengan jumlah dokumen RTR yang begitu banyak, kita membutuhkan tools teknologi agar revisi lima tahunan lebih efisien,” kata Suyus.
Sebagai pelengkap forum, turut diluncurkan buku “Masa Depan Perencanaan Indonesia II: Teknologi, Resiliensi, dan Masa Depan Perkotaan” yang menghadirkan perspektif baru tentang arah pembangunan tata ruang di Indonesia.
Baca Juga
