Said Abdullah Tegaskan Program MBG Perlu Dilanjutkan, Tapi Harus Dievaluasi

JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, angkat suara terkait maraknya kasus keracunan yang diduga terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Meski mengakui adanya masalah, Said menegaskan bahwa program prioritas Presiden ini tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan menyeluruh.

Menurut Said, program MBG adalah kebijakan yang baik dan penting untuk mendukung kesehatan anak-anak. Namun, kasus keracunan yang muncul harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera melakukan deteksi dan perbaikan pada pelaksanaan program.

"Program prioritas Presiden makan bergizi gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada kasus seperti yang kita baca bersama di media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah, di titik mana saja dan apa penyebabnya," ujar Said Abdullah kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Said juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap rantai pasok makanan MBG agar kualitasnya tetap terjaga dan aman dikonsumsi. Salah satu solusi yang diajukan adalah memperpendek jarak distribusi dari Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) ke sekolah sehingga makanan tiba dalam kondisi segar.

“Kalau sekarang satu SPPG melayani 3.000 sekolah, bisa diperkecil menjadi 1.500 agar makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini menekankan, meskipun terdapat ribuan kasus keracunan, hal tersebut bukan alasan untuk menghentikan program MBG secara keseluruhan. Alih-alih, pemerintah perlu melakukan inventarisasi masalah secara menyeluruh dan melakukan evaluasi yang tepat.

“Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita wajib prihatin,” ungkap Said. “Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik deteksi dini, di mana letak masalahnya,” tambahnya.

Selain itu, Said juga memberikan beberapa opsi alternatif penyaluran MBG yang bisa dipertimbangkan pemerintah, mulai dari distribusi langsung di tingkat kabupaten, melalui mekanisme Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan dana khusus MBG, hingga memperbanyak sentra pangan di sekitar sekolah.

“Kalau Banggar, cara berpikirnya seperti itu. Nah pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah,” tutupnya.