Ahmad Labib: Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional Kunci Peningkatan Kesejahteraan Sosial

JAKARTA - Anggota MPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Labib, mengungkapkan bahwa sistem keuangan negara harus berfungsi sebagai instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam diskusi bertajuk Konstitusi dan Demokrasi Indonesia dengan tema “Sinergi Sistem Keuangan Negara dan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial” yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (24/9/2025), Ahmad Labib menegaskan pentingnya sinergi antara sistem keuangan negara dengan perekonomian nasional.

"Intinya adalah bagaimana instrumen keuangan publik kita mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Ahmad Labib.

Menurut Labib, sistem keuangan negara mencakup empat hal utama: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), perpajakan, pembiayaan dan utang negara, serta transfer ke daerah. Sinergi dalam hal ini, lanjutnya, harus mencakup empat pilar: menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung dunia usaha, serta mengembangkan ekonomi digital.

Labib menekankan bahwa belanja negara harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan defisit utang untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Anggaran negara perlu diprioritaskan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, teknologi, dan perlindungan sosial. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan subsidi juga diperlukan untuk melindungi masyarakat rentan.

Selain itu, sektor dunia usaha, khususnya UMKM, harus mendapatkan perhatian dengan memberikan keringanan pajak, insentif, serta dukungan terhadap investasi dan digitalisasi. Ekonomi digital, yang diproyeksikan akan tumbuh 8,8% pada 2030, memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian.

Labib juga menyoroti perlunya APBN untuk membiayai transformasi ekonomi digital dan pengembangan energi terbarukan, bekerja sama dengan investasi swasta agar tercipta efek berganda (multiplier effect) yang positif bagi perekonomian.

Ahmad Labib menegaskan bahwa sinergi antara sistem keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah melalui peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengentasan ketimpangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk pemerataan pembangunan antar daerah.

"Ketimpangan antara daerah, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa, masih sangat terlihat. Hal ini menuntut perhatian lebih dalam hal distribusi anggaran dan transfer fiskal yang tepat sasaran," imbuhnya.

Labib juga menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan sinergi ini, seperti ketimpangan sosial dan kesenjangan digital antar wilayah. Ia menyebutkan bahwa meskipun transfer fiskal ke daerah telah kembali ditingkatkan, namun masih ada daerah yang kesulitan dalam memanfaatkan dana tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, Labib mengkritik ketergantungan negara pada sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Untuk itu, ia mendorong reformasi pajak yang lebih adil dan berkelanjutan, serta optimisasi penerimaan pajak dengan menindak tegas penunggak pajak besar.

Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, dalam kesempatan yang sama menambahkan bahwa peningkatan kinerja BUMN perlu dilakukan agar dapat menyumbang lebih banyak kepada pendapatan negara, baik dari pajak maupun non-pajak. Pangi juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sektor keuangan publik, yang akan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara.

“Dalam menghadapi tantangan global, kita perlu memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan baik untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang atau oligarki,” ujar Pangi.

Diskusi ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sistem keuangan negara perlu dikelola dengan bijak dan sinergis. Pemerintah harus memastikan bahwa belanja negara dan kebijakan fiskal tepat sasaran, mendukung sektor-sektor produktif, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi digital menjadi kunci dalam mengatasi ketimpangan sosial dan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata.