BNPB Dorong Optimalisasi Klaster Logistik Daerah Lewat Sosialisasi Indikator Monitoring dan Evaluasi
Redaksi | Jumat, 26 September 2025 - 16:12 WIB
BNPB mendorong penguatan Klaster Logistik Daerah dengan menggelar Sosialisasi Indikator Monitoring dan Evaluasi di Jakarta, Senin (22/9), sebagai upaya memastikan penanggulangan bencana berjalan lebih efektif.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan menggelar Sosialisasi Indikator Monitoring dan Evaluasi Klaster Logistik Daerah di Jakarta, Senin (22/9). Kegiatan ini diikuti oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang telah membentuk klaster logistik baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Acara dibuka oleh Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB, Yus Rizal, DCN, M.Epid. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya indikator monitoring dan evaluasi sebagai alat ukur keberhasilan aktivitas klaster logistik di daerah. “Indikator ini diharapkan menjadi pondasi penguatan logistik bencana, sekaligus mendukung evaluasi yang objektif agar berdampak positif bagi penanggulangan bencana,” ujarnya.
Yus Rizal juga mengingatkan agar Surat Keputusan Kepala Daerah terkait Klaster Logistik tidak hanya berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dimanfaatkan secara nyata dalam fase pra-bencana. Hal ini mencakup penyusunan standar operasional prosedur (SOP), konsep operasi logistik, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Kemitraan BNPB, Erry Prawisuda, memperkenalkan fitur monitoring dan evaluasi digital untuk memantau, melaporkan, serta mengukur efektivitas kegiatan klaster logistik daerah. Fitur ini dapat diakses melalui laman nalogpal.bnpb.go.id/Klaster/EmonevProgress.
Melalui sistem tersebut, BPBD dapat melaporkan seluruh aktivitas klaster logistik. Hasil pelaporan ditampilkan dalam bentuk dashboard yang menyajikan capaian progres setiap daerah berdasarkan indikator dan tahun berjalan.
Dengan adanya inovasi ini, BNPB berharap kapasitas dan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan logistik bencana semakin meningkat. Selain memperkuat birokrasi, sistem ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik bagi ketangguhan penanggulangan bencana di Indonesia.
Baca Juga
