Jakarta - Pemerintah pusat bergerak cepat setelah insiden runtuhnya bangunan pondok pesantren di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (1/10/2025). Presiden RI Prabowo Subianto langsung memerintahkan Kepala BNPB Letjen TNI Suryanto dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii untuk turun ke lapangan.
Suryanto menegaskan operasi penyelamatan menjadi prioritas utama. “BNPB akan mendukung penuh upaya Basarnas, mulai dari evakuasi korban hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Saat ini semua fokus tertuju pada pencarian dan pertolongan,” ujarnya saat memimpin rapat koordinasi di lokasi kejadian.
Laporan sementara mencatat tiga korban meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih diduga terperangkap di bawah reruntuhan. Presiden Prabowo, melalui BNPB, menyampaikan belasungkawa mendalam serta dorongan agar para penyintas diberi kekuatan.
Basarnas, yang memimpin operasi, mengerahkan 379 personel dari 65 instansi. Syafii menjelaskan, tim bergerak hanya 38 menit setelah laporan pertama masuk. Ia menggambarkan kondisi bangunan runtuh sebagai pancake collapse, di mana beton bertumpuk rapat sehingga membutuhkan teknik khusus untuk menembusnya.
“Satu nyawa sangat berharga. Kami akan berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan korban,” tegas Syafii.
Basarnas juga memanfaatkan teknologi seperti drone thermal dan sensor pendeteksi untuk mempercepat proses pencarian. Namun Syafii mengingatkan publik agar memahami adanya pembatasan akses. “Kami sedang mengejar golden time 72 jam pertama. Itulah peluang terbaik untuk menemukan korban selamat,” katanya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Emi Frieezer, menambahkan, hingga dua hari operasi, 11 korban berhasil dievakuasi. Tim masih menargetkan 15 titik pencarian, dengan tantangan utama berupa beton yang menjepit korban.
“Setiap langkah harus dihitung cermat agar tidak memicu pergeseran struktur yang bisa membahayakan korban maupun petugas,” ujarnya.
Dukungan teknis datang dari akademisi ITS Surabaya. Muji Irmawan, dosen Teknik Sipil, menilai kondisi struktur sangat rapuh. Pihaknya menyiapkan metode pengangkatan elemen bangunan maksimal seberat satu ton untuk mencegah runtuhan tambahan.
Suryanto menegaskan, seluruh tahapan operasi akan dikonsultasikan dengan keluarga korban. “Jika ada korban yang tidak selamat, penanganannya akan dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak ada keputusan sepihak,” ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah menetapkan status darurat bencana. Dengan status ini, pemerintah pusat mengambil alih fungsi komando. BNPB memegang kendali penuh, sementara Basarnas tetap menjadi komandan lapangan dalam pencarian dan pertolongan.
Pemerintah pusat, Pemprov Jatim, Pemkab Sidoarjo, serta unsur TNI-Polri menegaskan komitmen mereka untuk menuntaskan evakuasi hingga seluruh korban tertangani dengan baik.