BPN Banten Hadiri Munas MASKI, Menteri ATR/BPN Tekankan Peran Strategis Surveyor Berlisensi
Redaksi | Kamis, 27 November 2025 - 13:41 WIB
Acara yang dihadiri ratusan surveyor dari berbagai daerah ini turut mendapat perhatian langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang hadir sebagai keynote speech.
Jakarta - Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menghadiri Musyawarah Nasional (MUNAS) Peningkatan Pemahaman Surveyor Berlisensi yang digelar oleh Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI), Selasa (26/11/2025). Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para surveyor dalam meningkatkan standar administrasi, teknis, hingga pemahaman risiko hukum yang melekat pada pelayanan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).
Acara yang dihadiri ratusan surveyor dari berbagai daerah ini turut mendapat perhatian langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang hadir sebagai keynote speech. Dalam sambutannya, Nusron menegaskan bahwa MASKI merupakan mitra strategis kementerian dalam membangun layanan pertanahan yang semakin akurat dan berintegritas.
Ia menilai keberadaan surveyor berlisensi menjadi kunci dalam mempercepat pelayanan pertanahan yang berbasis data spasial yang presisi. “Surveyor berlisensi tidak hanya menjadi perpanjangan tangan BPN, tetapi juga bagian penting dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang tertib, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Nusron.
Kanwil BPN Provinsi Banten yang turut hadir dalam forum tersebut menyambut baik upaya peningkatan kompetensi surveyor sebagai bagian penguatan ekosistem pertanahan nasional. Melalui kegiatan ini, para surveyor mendapatkan pembaruan pengetahuan mengenai tata administrasi, pembaruan regulasi, standar teknis pengukuran, hingga mitigasi risiko hukum yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan layanan KJSB.
Munas MASKI 2025 diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan para surveyor berlisensi agar pelayanan pertanahan semakin berkualitas, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat, profesionalisme surveyor di Indonesia akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan reformasi agraria yang menyeluruh.
Baca Juga
