ASN Siap Dipindahkan ke IKN

Jakarta - Tahun 2024 sepertinya menjadi tahun yang sibuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB). Setidaknya ada dua pekerjaan besar yang dilakukan dalam waktu yang ’hampir’ bersamaan.

Pertama, pembukaan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditargetkan dibuka pada Juni atau Juli ini. Kedua, dimulainya proses boyongan ribuan ASN ke IKN yang ditandai pindahnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono pada Bulan Juni dan diikuti Presiden Jokowi di bulan Juli. Dan setelah Agustus, ASN termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI, Polri akan dipindahkan ke IKN.

“Pada Agustus 2024, IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI. Kemudian pada September 2024 dilanjutkan dengan pemindahan ASN secara lebih masif,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas kepada Majalah FIVE.

Banyak hal yang disampaikan Mantan Bupati Banyuwangi ini. Berikut petikannya:

Bisa dijelaskan, bagaimana penentuan jumlah ASN yang akan dipindahkan ke IKN ?

Skema pemindahan Pegawai ASN Instansi Pusat ke IKN dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan beberapa prinsip, seperti skala prioritas peran atau tugas dan fungsi kementerian/lembaga untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN.

Apakah Pegawai ASN siap dipindahkan ke IKN ?

Pada dasarnya Pegawai ASN siap untuk dipindahkan ke IKN. Adapun yang menjadi satu hal yang penting yang saat kita terus koordinasikan dan matangkan dengan Otorita IKN dan Kementerian PUPR adalah ketersediaan hunian bagi ASN yang akan pindah. Selain itu, kami juga terus berkoordinasi untuk memastikan mengenai infrastruktur pendukung seperti ruang kantor, infrastruktur jaringan dan sistem yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran Pegawai ASN yang ada di IKN dan efektivitas komunikasi dengan kantor yang masih ada di Jakarta.

Bagaimana ketersediaan hunian bagi ASN yang pindah ke IKN ?

Setiap Pegawai ASN akan mendapatkan satu unit hunian apartemen, prinsipnya itu. Bahwa di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian dari kebijakan tambahan. Ada 600 ribu kuota CASN yang tersedia bagi lulusan baru atau fresh graduate, dan dari 600 ribu itu sebanyak 200 ribu langsung ditempatkan di IKN. Bisa dijelaskan. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami diminta mempersiapkan dari 600 ribu, ada 200 ribu ASN yang akan masuk ke IKN. Jadi sejak dia daftar, langsung dia akan mengisi ke IKN. Jadi tidak ada lagi yang menolak untuk pindah dan syaratnya sangat ketat.

Bapak sempat melapor ke Presiden Jokowi soal kesempatan prioritas bagi fresh graduate, dan Bapak juga sering mendengar kritik soal rekrutmen pegawai honorer dari para fresh graduate. Bisa dijelaskan ?

Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 salah satunya adalah mendukung efektivitas kerja IKN Nusantara. Rekrutmen CASN 2024 pun diarahkan untuk sebagian merekrut fresh graduate yang bakal ditempatkan di IKN. Sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah memberi kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik bangsa, para fresh graduate, untuk mengabdi di IKN. Fresh graduate direkrut karena sudah cukup lama pemerintah memang tidak merekrut fresh graduate dalam skala yang cukup besar.

Apakah ada syarat khusus bagi fresh graduate yang ingin mendaftarkan diri ?

Pemerintah dalam seleksi CASN, termasuk CPNS ini membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada anak muda dengan kriteria kompetensi harus menguasasi literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Para ASN terpilih nantinya akan ditempatkan bersama ASN yang sebelumnya telah bertugas di sejumlah kementerian.

Bagaimana dengan putera-puteri daerah Kalimantan Timur (Kaltim) untuk penempatan di IKN. Bisa dijelaskan?

Pemerintah telah menyiapkan jumlah kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Salah satunya akan disiapkan formasi khusus untuk putra-putri terbaik wilayah Kaltim. Ini peluang besar termasuk bagi putera-puteri terbaik Kalimantan, khususnya Kaltim, untuk menjadi bagian dari sejarah penting Indonesia dengan mengabdi sebagai ASN di ibukota negara.

Pemerintah telah melarang pengangkatan tenaga honorer, namun disinyalir masih ada Pemda yang diam-diam melakukannya dengan mengganti istilah honorer itu sendiri. Komentar Bapak ?

Itu nggak boleh, sekarang tidak dimungkinkan lagi. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana penataan tenaga honorer harus diselesaikan maksimal Desember 2024. Kami sudah sampaikan, ini tidak boleh lagi diangkat, karena selesai. Jadi di luar data yang baru ini (data BKN) tidak boleh ada lagi. Karena nanti itu akan menjadi masalah baru ya. (Ada) sanksi tegas.

Sejak dilantik sebagai Menteri PANRB pada November 2022, Bapak terus mendorong digitalisasi pelayanan publik. Bisa dijelaskan?

Jadi dua bulan setelah dilantik sebagai menteri, saya menghadap Bapak Presiden. Dalam pertemuan itu, Bapak Presiden memberikan beberapa catatan dan masukan terkait kinerja ASN termasuk PNS. Dalam pandangan Presiden, kinerja ASN sudah mulai membaik, namun ada catatan agar ada peningkatan kualitas kerja para ASN agar bisa lebih memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya dari sisi percepatan pelayanan dan penuntasan target target pemerintah seperti pengentasan kemiskinan.

Kongkritnya ?

Berdasarkan catatan Presiden, dari sisi kerja memang ASN saat ini sudah lebih sibuk. Tapi beliau menekankan, kesibukan mereka sebagian besar baru dari sisi penyelesaian urusan internal seperti pengejaran angka kredit. Sibuknya lebih di hulunya, di administrasi, di internal organisasi. Sibuk tapi dampaknya kadang tidak terasa oleh masyarakat. Masih banyak keluhan pelayanan publik, pelayanan dasar, belum terlayani dengan baik, pelayanan perizinan dan seterusnya. Bapak Presiden berharap birokrasi ini harus berdampak. Tentu inilah yang menjadi koreksi kami untuk kita sempurnakan.

Bapak melihat digitalisasi sebagai jawaban, baik itu digitalisasi birokrasi maupun pemimpin digital ?

Kita bicara soal 4.0. Kita bicara digitalisasi. Kita bicara banyak hal soal transformasi digital. Pada saat yang bersamaan dunia semakin terkoneksi dan persoalan publik yang semakin kompleks termasuk tuntutan pelayanan yang cepat, mudah dan enggak ngeribetin. Kuncinya, digitalisasi. Digitalisasi memberi percepatan pelayanan publik karena dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Transformasi digital yang sedang dikerjakan Pemerintah saat ini bukan hanya bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan atau meningkatkan ease of doing business bagi investor. Tapi sebagai respon Pemerintah atas dinamika perubahan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ini sekaligus memaksa perubahan mindset, sistem dan budaya kerja. Jadi para ASN dan PNS jangan lagi berpikir bahwa transformasi digital itu hanya implementasi teknologinya saja.

Termasuk pemimpinnya ?

Termasuk pemimpinnya ini yang disebut dengan leadership digital. Jangan cuma bawahannya atau karyawannya saja yang melek teknologi, sementara pemimpinnya, atasannya gaptek. Ini yang tadi saya katakan bahwa transformasi digital memaksa semua yang ada didalamnya untuk berubah dengan meningkatkan kualitasnya untuk mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman. Pemimpin digital yang dimaksud itu seorang pemimpin publik lebih cepat tanggap dan melek akan teknologi agar mampu menangkap pesan dari masyarakat untuk membawa organisasi ke arah yang tepat dan lebih maju.

Ini akan mengarah pada pemerintahan digital ?

Tujuan digitalisasi adalah mempercepat terselenggaranya pemerintahan digital dan mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak. Karena itu, sejak diberlakukannya Perpres 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur aspek integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur pusat data, aplikasi dan keamanan, sejumlah inisiatif kunci pemerintahan digital telah dijalankan. Sebut saja, Pemerintah menyederhanakan ribuan aplikasi pemerintah menjadi sembilan layanan prioritas, yakni layanan pendidikan, kesehatan, sosial, kepolisian, aparatur negara, portal layanan publik, layanan pembayaran digital, platform pertukaran data dan layanan kependudukan digital. Kesembilan aplikasi prioritas akan mengintegrasikan aplikasi aplikasi yang sudah ada di tiap-tiap kementerian dengan mengedepankan prinsip pertukaran data dan interoperabilitas data. Saat ini ada 24.000 aplikasi milik lembaga pemerintah yang tersebar di 2.700 pusat data di seluruh Indonesia. Dengan adanya penyederhanaan ini, maka nantinya tiap-tiap lembaga pemerintah tidak perlu membuat aplikasi baru yang tidak terintegrasi satu sama lain. Kebijakan sembilan aplikasi prioritas ini akan mengurai silo pemerintahan digital dan mengatasi masalah data tumpang tindih antar kementerian.

Apakah fresh graduate talenta digital untuk ditempatkan di IKN semacam test the water untuk mewujudkan pemerintahan digital ?

Pemerintah berkomitmen untuk menerapkan GovTech di IKN dan kedepannya sistem birokrasi di IKN dapat menjadi percontohan bagi daerah lainnya.

(Abdullah Azwar Anas pun bercerita bagaimana dirinya sebagai Menteri PANRB harus rapat maraton untuk menyiapkan GovTech di IKN. Salah satu tantangannya banyaknya kementerian yang harus dilibatkan untuk melaksanakan kebijakan ini. Dia mencontohkan Kementerian PANRB harus menggelar rapat dengan Kementerian Kominfo yang berwenang mengurus masalah teknologi informasi. Kementerian PANRB juga harus menjembatani Kominfo untuk rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Sebab, dalam hal ini Kemendagri memiliki wewenang mengurus identitas digital).

Sistem digital di pemerintahan IKN itu akan menjadi pekerjaan rumah di depan mata yang kita harus kerjakan. Namun Pemerintah telah menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang efisien.

Dalam Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, dijelaskan konsep Smart Governance adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik.

Pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan smart government dibutuhkan orang orang yang paham akan Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Robotic Process Automation dan sebagainya.