Jakarta - Februari 2025, tepat setahun Alen Saputra memimpin Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi DKI Jakarta. Pria yang rendah hati ini mengaku dalam setahun sebagai Kakanwil, masih banyak sasaran yang harus diselesaikan ke depannya.
Hal itu hanya bisa diraih jika seluruh jajaran Kanwil BPN DKI Jakarta saling mendukung satu sama lain dalam hal pekerjaan. Kepada Majalah FIVE yang berkunjung beberapa waktu di ruang kerjanya, Alen Saputra menguraikan capaian, harapan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kanwil BPN DKI Jakarta. Berikut petikannya:
Selama setahun Bapak menjabat, apa saja capaian Kanwil BPN DKI Jakarta di tahun 2024?
Sebenarnya untuk Kanwil BPN DKI Jakarta ini programnya sudah tidak terlalu banyak, karena sertipikat di DKI ini juga di semua daerah hampir selesai. Hanya saja prioritas kami adalah bagaimana meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga tahun 2024 kami sudah mencapai Kota Lengkap seluruh DKI.
Apa dampak Kota Lengkap ini bagi masyarakat Jakarta?
Kota Lengkap sebagai pencegah terjadinya sengketa konflik dan perkara lebih banyak. Selama manusia itu ada, konflik dan perkara tanah pasti ada.
Karena itulah kami membentuk Konsolidasi Tanah Vertikal pertama di Indonesia yang baru ada di DKI saja. Ada dua Konsolidasi Tanah Vertikal di DKI, di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat dan di Palmerah, Jakarta Barat.
Bagaimana konsep Konsolidasi Tanah Vertikal Ini?
Masyarakat tetap bisa bermukim di atas tanah mereka, kami tidak menggusur atau memindahkan mereka dari tanah mereka. Kami hanya menata tanah mereka menjadi lebih baik. Jika tadinya satu rumah dihuni oleh banyak Kepala Keluarga, kami bentuk suatu rumah susun atau bangunan semi apartemen mini, dimana mempunyai unit dan kamar tersendiri yang tertata dan lebih rapih untuk masing-masing keluarga. Di lingkungan yang baru itu tersedia fasilitas umum untuk mereka manfaatkan.
Ini tercipta karena adanya kolaborasi bersama BPN dan Pemda DKI serta pihak ketiga. Pemdalah yang menanganin masalah CSR-nya.
Capaian lainya tahun 2024, yaitu dengan pelaksanaan anggaran kita capai, Allhamdulilah untuk DKI menduduki peringkat pertama di Indonesia yakni mencapai 99,8 persen, ini semua berkat kerja sama semua Kepala Pertanahan (Kantah) dan semua stakeholder itu yang kita capai di tahun 2024.
Bagaimana cara Bapak meningkatkan kualitas SDM ATR/BPN DKI?
DKI ini rata-rata sumberdayanya sudah senior, sudah lama berkarir di DKI, sudah terbiasa dengan pekerjaanya. Untuk meningkatkan karier dan meningkatkan sumber daya manusianya, kami mengadakan pelatihan-pelatihan, baik pelatihan dalam segi struktural maupun fungsional. Termasuk juru ukur kami tingkatkan.
Untuk meningkatkan pelayanan publik, apa upaya Bapak?
Yang menilai kami adalah masyarakat, untuk itu kami menyiapkan pengaduan. Misalnya ada pengaduan kami berusaha untuk menanganinya secepat mungkin. Tapi yang namanya pelayanan itu, jika baik tidak dipuji tapi kalau salah masyarakat akan marah. Seribu kebaikan kami tidak terlihat tapi satu kesalahan kami itu akan menjadi celah untuk masyarakat. Apa lagi sudah jamannya medsos, makanya setiap ada pengaduan masyarakat apapun bentuknya hari itu juga kami respon.
Setiap tahun kami ada penilaian, oleh Ombudsman. Bersyukur tingkat kepuasan di DKI saat ini kalau kami menilai rata-rata di atas 80 persen. Tetapi kalau menilai Ombudsman itu rata-rata di atas 90 persen karena mereka menargetkan wilayahnya minimal 95 persen.
Allhamdulilah tingkat kepuasan kami semuanya dalam bentuk biru, tidak ada yang merah. Saya sebagai pimpinan belum merasa puas, karena namanya keluhan masyarakat tetap ada, itu yang kami kurangi. Bagaimana caranya minimalisirnya untuk itulah laman-laman kami itu kami tetap perhatikan setiap hari.
Apa kunci keberhasilan Kanwil ATR/BPN DKI?
Kami mengadakan rapat khusus setiap minggu dan mengadakan supervisi ke Kantah-kantah. Kami sentuh hati nurani mereka, berbicara dengan kelembutan, kami menjelaskan bahwa pelayanan kita ini tidak hanya dinilai oleh kita tetapi masyarakat juga.
Problema apa yang paling menonjol di DKI?
Penguasaan. Karena rata-rata tanah yang kurang dimanfaatkan dan tidak dikuasai oleh pemiliknya, akan dimasuki pihak lain. Awalnya hanya menumpang berjualan, mulai dari satu orang akhirnya yang lainnya juga ikut-ikutan. Semakin lama semakin susah mengusirnya, ini yang menyulitkan penyelesaian masalahnya. Jika timbul hal seperti ini, kami upayakan penyelesaian melalui musyawarah. Kalau menemui jalan buntuh kita tinjau ke pengadilan. Risikonya ada eksekusi, nah eksekusi ini bukan ranahnya BPN tapi pengadilan, BPN saja tidak.
Bagaimana BPN DKI dalam mensosialisasikan programnya?
Kami setiap Sabtu ada acara untuk sosialisasi, biasanya bekerja sama dengan stakeholder lain, baik dengan DPRD, Pemda, Kepolisian, maupun dengan aparat hukum lainnya. Di situ kita bersama melakukan sosialisasi dengan masyarakat.
Apa strategi Bapak dalam membasmi mafia tanah?
Pergerakan mafia tanah, sebenarnya semakin hari semakin sempit karena kami sudah beralih dari sertipikat manual ke elektronik, otomatis untuk pemalsuan sudah lebih susah. Hanya saja biasanya permainan mereka menipu masyarakata, biasanya meminjam sertipikat seolah-olah mereka mau beli. Tahu-tahu dibuat perjanjian dimana uangnya belum lunas sudah masuk dulu ke bank. Itu kan sebenarnya di luar ranah BPN karena itu penipuan, tapi tetap saja BPN juga yang kena getahnya.
Kami juga sudah membentuk Satgas Mafia Tanah, bekerja sama dengan Pemda, BPN, dan aparat penegak hukum. Di samping itu juga, BPN sekarang sedang gencar-gencarnya melakukan alih media; dari dulu buku tanah yang manual, surat ukur yang manual sekarang sudah ke elektronik. Otomatis untuk tumpang tindih sertipikat itu sudah semakin kecil begitu sudah terpetakan siapapun yang mengukur sudah paham.
Harapan Bapak?
Mudah mudahan semakin hari masyarakat semakin sadar tanahnya sudah benar-benar dimanfaatkan dan benar-benar saat setiap kali mengadakan transaksi jual-beli agar lebih hati-hati, karena sekarang penipuan terbanyak adalah transaksi jual- beli.