Menteri PKP, Maruarar Sirait
Saya Terima Semua Kritik, Ini Semua Masih Berproses
Yapto Eko Prahasta | Kamis, 26 Juni 2025 - 15:24 WIB
Program Tiga Juta Rumah ini adalah inisiatif Pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah dan menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman(PKP) Maruarar Sirait atau Ara buka-bukaan dari Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program ini adalah inisiatif Pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan rumah dan menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Realisasi dari program ini, Ara mengakui belum ada investor asing yang berinvestasi meski sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara. Akan tetapi, komunikasi itu masih sebatas komitmen.
“Belum ada yang berhasil, konkret, belum. Kalau mau jujur,saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai,” kata Ara dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Ara juga mengaku tidak pernah melakukan tawar-menawar bersama Prabowo terkait dengan target yang diberikan meskipun perekonomian sedang tidak baik-baik saja, baik secara nasional maupun global.
“Pak Presiden kenapa terlalu tinggi targetnya? Kenapa ini ada perang tarif AS-China begini? Kenapa lagi ekonomi begini? Saya nggak Pak. Saya anak buah. Kalau saya tidak berhasil, ya risiko saya mungkin direshuffle. Saya harus siap. Tapi saya tidak mau direshuffle karena korupsi atau tidak bekerja keras. Kalau pada waktunya memang saya tidak berhasil, tenang saja, saya siap. Kami ngomong apa adanya. Ini adalah suatu hal yang apa adanya,” ucap Ara.
Namun, Ara menegaskan tidak akan menyerah dan tetap optimis. Ia juga bercerita bagaimana agar bisa menarik investasi asing untuk mendukung program perumahan dan membuat agenda sendiri ketika kunjungan ke Qatar di luar kegiatan kenegaraan bersama Presiden Prabowo Subianto.
Selama dua hingga tiga hari di Qatar, Ara bertemu dengan berbagai perusahaan internasional seperti Ooredoo dan Standard Chartered. Ia juga menghadiri pertemuan antara CEO perusahaan.
“Kita sudah tawarkan itu untuk dari Ooredoo, itu investor waktu saya mendampingi presiden di Qatar,” ujarnya.
Selain itu, dengan memanfaatkan networking-nya selama diswasta terdapat beberapa bantuan dari sejumlah konglomerat untuk program perumahan. Para pengusaha membangun dan merenovasi rumah rakyat melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), bukan investasi.
Beberapa perusahaan yang terlibat meliputi PT Harum Energy/PT Santan Batubara, Agung Sedayu Group, Adaro Group, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, Barito Pasifik, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
“Tapi saya tidak bisa memastikan titik pembangunannya dimana, rata-rata mereka mau bangun di dekat tambang-tambang mereka atau kebun mereka. Jadi saya tidak terima uang, tidak terima barang, tidak terima tanah. Saya hanya mengawal, memberikan arahan, menjaga tata kelola dan menjaga kepercayaan,” tuturnya.
“Saya terima semua kritik, saran dan saya merasakan masukan-masukan yang bagus. Jadi kalau ada hal-hal yang memang kami masih banyak kekurangan, saya juga mohon maaf, karena ini semua masih berproses,” ujarnya.
Usai Raker dengan Komisi V DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, wartawan Majalah FIVE, Yapto Eko Prahasta melakukan wawancara dengan Maruarar Sirait. Berikut petikan wawancaranya.
Bisa dijelaskan, bagaimana arahan Presiden Prabowo dari Program Tiga Juta Rumah ini dan bagaimana dengan tanahnya?
Presiden Prabowo menginginkan ada suatu langkah yang progresif, benar dan cepat. Sebab, backlog di sektor perumahan sekitar 9,9 juta rumah, kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak layak huni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar.
Benar artinya sesuai aturan,sesuai legalitas dan saya maunya tanah negara yang clean and clear. Arahan beliau, kebijakan harus pro rakyat dan kami jalankan. Prinsip Bapak Presiden rakyat harus diberikan layanan yang cepat. Kalau ada yang bisa dibuat murah ya murah, gratis ya gratis.
Apakah rumah subsidi ini boleh dimiliki orang kaya?
Saya tegaskan rumah subsidi itu bukan untuk orang kaya. Tidak boleh ya. Tapi rumah subsidi itu untuk rumah pertama bagi MBR yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah.
Siapa saja sasarannya?
Semua segmen MBR kita sentuh, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji, tapi punya penghasilan. Kalau kita kasih TNI, Polri, PNS Itu kerjaan gampang, Bank BTN masuk tinggal potong gaji aja. Kita masuk ke wilayah yang sulit. Ini adalah keadilan sosial. Yang tidak punya (slip) gaji, tapi punya penghasilan juga harus kita sentuh.
Beberapa kalangan menilai, untuk memenuhi target Tiga JutaRumah itu berat?
Kami tahu ini berat, tapi kami bersemangat melakukan terobosan-terobosan, dari pembiayaan, dukungan dari berbagai pihak, dari pembiayaan Bank Indonesia, dengan Presiden sampai menteri keuangan. Kami terus lakukan terobosan melaksanakan program ini dengan melibatkan semua pihak.
Pemerintah berencana memanfaatkan lahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk pembangunan rumah bagi rakyat. Bisa dijelaskan?
Hal tersebut merupakan gagasan Presiden yakni bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat, khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tata kelola dan aturan yang benar. Ini dilakukan sebagai komitmen konkret Presiden mewujudkan Program Tiga Juta Rumah Rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya.
Bagaimana dengan narapidanya?
Nanti pada waktunya akan dinilai berapa, kemudian (narapidananya) akan dipindahkan ke pulau.
Bagaimana anggarannya?
Terkait anggarannya, itu pola-pola yang kita lagi bangun, skimnya seperti apa, yang aman, negara tidak dirugikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga.
Dalam beberapa kesempatan Bapak melibatkan konglomerat untuk mendukung program ini. Bisa dijelaskan?
Mereka banyak membantu ya, melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Para pengusaha itu membangun rumah untuk dibagikan gratis ke masyarakat. Mereka itu networking saya selama di swasta, partner bisnis, sekarang saya arahkan bagaimana membantu rakyat. Tapi saya tidak bisa memaksakan titik pembangunannya di mana, bantuan ini kadang ada yang renovasi, ada yang bangun. Dan ini PR saya menjaga kepercayaan
Bagaimana dengan keterlibatan bank swasta?
Sementara ini baru Bank BCA yang telah meneken perjanjian kerjasama dengan BP Tapera. Terimakasih kepada Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja yang telah ikut dalam penyaluran FLPP.
Selain Bank BCA?
Ada juga bank-bank swasta lain yang sudah mulai berminat dalam penyaluran FLPP, misalnya Bank Nobu dan Bank ArthaGraha.
Apakah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga mendukung?
Danantara men-support full untuk sektor perumahan.
Dengan banyaknya dukungan di sektor perumahan, tidak hanya bergantung pada investasi dari luar negeri?
Prinsip Pak Prabowo adalah kita berdiri di kaki kita sendiri. Kita juga kalau ada investasi itu sangat bagus, tapi kita juga punya Danantara yang luar biasa, yang sudah mendapatkan kepercayaan internasional. Contohnya, bagaimana Emir Qatar juga siap untuk berinvestasi, join bersama kita, itu adalah contoh kepercayaan.
Saat ini berapa banyak kuota rumah subsidi melalui Program Kredit Perumahan Rakyat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP)?
Di masa pemerintahan Presiden Prabowo pemerintah telah meningkatkan kuota KPR FLPP untuk rumah subsidi dari 220 ribu unit rumah menjadi 350 ribu unit rumah pada tahun ini. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah benar-benar hadir untuk membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Ini saatnya rakyat punya rumah.
Belum lama ini Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian PKP menemukan adanya dugaan kasus korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kabupaten Sumenep. Komentar Bapak?
Saya perintahkan kalau ada yang korupsi segera diperiksa. Kalau ada aparat kami yang korupsi cepat sampaikan dan yang pertama diserahkan ke aparat penegak hukum. Perintah saya jelas dan clear, segera proses cepat jika ada beking sikat karena saya terbuka. Saya juga telah telpon Jaksa Agung dan berharap kasus ini jadi atensi utama karena jumlahnya dugaan kerugiannya sangat besar untuk satu kabupaten.
Berdasarkan temuan Itjen Kementerian PKP di lapangan juga banyak orang mampu mendapatkan bantuan Program BSPS. Ada juga beberapa hasil pengamatan, pembangunan Program BSPS tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan?
Program BSPS itu bukan masyarakat yang tidak mampu dan bukan untuk orang yang mampu. Sangat tidak pantas orang mampu dapat bantuan Program BSPS, dan hal itu sangat keterlaluan. Kita semua harus objektif dan setuju kalau penyelesaian lewat semangat dan sprit penegakan hukum serta menjunjung keadilan dan terbuka.
Apakah ada rencana Kemeterian PKP untuk merevisi peraturan terkait penyaluran Program BSPS. Misalnya adanya sanksi bagi masyarakat yang menggunakan dana Program BSPS tidak sesuai aturan yang berlaku?
Kami akan susun aturan baru tentang Program BSPS. Apa sanksinya jika ada yang melanggar akan kita pikirkan dan berdiskusi juga dengan DPR. Dan tentu harus ada sanksi jika ada orang kaya yang diberikan bantuan karena itu tidak tepat sasaran tentu harus kembalikan dananya dan mekanisme hukumnya.
Saat ini banyak lahan-lahan pertanian yang berubah fungsi menjadi perumahan. KomentarBapak?
Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk perumahan. Kementerian PKP memang mau membangun rumah buat rakyat tapi juga mau ketahanan pangan tetap terjaga. Pemerintah juga mau swasembada pangan, jadi tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan. Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai Pemerintah.
Baca Juga
