Terima Satyalancana Wira Karya, Bupati Dharmasraya : Kami Selalu Mendukung Program Pemerintah Pusat

Yapto Prahasta Kesuma | Jumat, 08 Juli 2022 - 19:32 WIB


"Pemkab Dharmasraya selalu mendukung program pemerintah pusat, termasuk upaya menekan angka kelahiran dan penurunan angka stunting, melalui kebijakan dan anggaran," kata Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan saat menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Jokowi pada peringatan Harganas ke-29. (Dok: Pemkab Dharmasraya)

Dharmasraya - Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Bahkan menjadi satu satunya perwakilan Sumatera Barat sebagai penerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Presiden Jokowi.

Sutan Riska Tuanku Kerajaan menerima tanda kehormatan SWK pada pucak Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 di Lapangan Merdeka, Medan, Sumatera Utara, Kamis (7/7).

Tanda kehormatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 42/TK Tahun 2022 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 9 Juni 2022.

"Pemkab Dharmasraya selalu mendukung program pemerintah pusat, termasuk upaya menekan angka kelahiran dan penurunan angka stunting, melalui kebijakan dan anggaran," kata Sutan Riska Tuanku Kerajaan.

Menurut Bupati Dharmasraya, penghargaan tersebut diterima karena Pemkab Dharmasraya telah berperan aktif menyukseskan program bangga kencana melalui perencanaan kampung KB secara sinergis dan terintegrasi.

Mendukung Program Lansia berupa Gerakan Lansia Produktif Saiyo Sakato Beringin Sakti (GL Pro Sasabesa), serta dapat menekan angka stunting, sehingga tercipta berkualitas, keluarga mandiri, tangguh, sehat dan berdaya guna di Dharmasraya.

Ia mengatakan Pemkab Dharmasraya melalui alokasi dana desa telah mengalokasikan dana khusus untuk menekan angka stunting sejak 2018.

Kebijakan anggaran tersebut, dalam rangka pendataan stunting, penyediaan gizi bagi bayi pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta insentif bagi kader posyandu dan kader pembangunan manusia.

"Dengan kebijakan serta alokasi anggaran angka stunting kita dapat ditekan. Jika angka stunting nasional 24,4 persen, provinsi 23,3 persen, kita sudah berada di angka 19,5 persen. Kedepan sesuai harapan Pak Presiden kita akan usahakan mencapai angka 14 persen," ujarnya.

Selain Bupati Dharmasraya, ada 12 orang lainnya yang juga menerima tanda penghormatan dari Presiden Indonesia, di antaranya adalah Bupati Tulang Bawang Lampung Umar Ahmad, Bupati Lampung Barat Lampung H. Parosil Mabsus, Bupati Pesawaran Lampung Dendi Ramadhona, Bupati Konawe Utara Sulawesi Tenggara Ruksamin.

Kemudian, Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan Heri Amalindo, Walikota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Prana Putra Sohe, Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Barat Andi Ruskati, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara Yunita Siregar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara Andi Nirwana S, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Dungai Selatan Kalimantan Selatan Isnaniah, Ketua Tim PKBRS RSUD Madiun Jawa Timur Muhammad Nur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Jawa Tengah Krisseptiana.

Dalam sambutan Presiden Jokowi mengatakan, angka stunting dari tahun ke tahun mengalami perubahan sesuai harapan dan keinginan. Pada 2013 angka stunting mencapai 37,2 persen, tahun 2018 berada di angka 30,8 persen, tahun 2019 mencapai 27,7 persen dan di tahun 2021 mencapai 24,4 persen. Presiden beraharap pada tahun 2024 angka stunting dapat mencapai 14 persen.

Menurut Presiden, Indonesia sangat terbantu dengan adanya kemandirian pangan. Apalagi saat ini banyak negara mengalami krisis pangan yang sangat parah dampak dari perang Ukraina dan Rusia.

Kepala Negara mengatakan, jika seluruh masyarakat Indonesia bergerak, maka upaya penanganan stunting yang dilakukan pemerintah saat ini akan cepat membuahkan hasil.

"Saya percaya bahwa keluarga merupakan pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa dan merupakan ekosistem utama untuk mengasuh, mendidik dan membentuk SDM sehat, bergizi dan berkualitas," ujar Presiden.