Menko Airlangga Harap RI Jadi Negara Anggota OECD
Kiki Apriansyah | Kamis, 29 Februari 2024 - 08:11 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Indonesia dapat menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berharap Indonesia dapat menjadi negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Menurut Airlangga kerja sama internasional menjadi salah satu sektor yang memainkan peranan penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong terwujudnya transisi dan transformasi ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai upaya jangka menengah, Indonesia saat ini berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing internasional untuk mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi nasional ke depan agar mampu keluar dari middle-income trap.
Usai mencatatkan keberhasilan dalam mengemban Presidensi G20 Tahun 2022 dan Keketuaan ASEAN Tahun 2023 lalu, Indonesia juga terus memperkuat kedudukan di kancah global melalui sejumlah prioritas ekonomi internasional mulai dari penerapan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional, memajukan kerja sama di bawah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik, menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-UE, dan membuka diskusi aksesi dengan CP-TPP.
Di samping berbagai kerja sama tersebut, Indonesia kembali menambahkan prioritas ekonomi internasional dengan menyampaikan intensi untuk bergabung dalam keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menindaklanjuti intensi Pemerintah Indonesia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia sejak tanggal 20 Februari 2024.
“Ini adalah peristiwa penting bagi anggota dan mitra OECD. Sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang diundang untuk membuka diskusi aksesi OECD dan ekonomi terbesar di kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Indonesia bertekad untuk memperdalam integrasi dan membuka jalan transformatif menuju pertumbuhan dan ketahanan untuk seluruhnya,” ungkap Menko Airlangga dalam acara Dinner Reception In Conjunction With Indonesia’s Accession to The OECD With OECD Heads of Mission in Jakarta, Rabu (28/02).
Dengan adanya keputusan diskusi aksesi, langkah berikutnya akan dilakukan ditempuh melalui penyusunan Peta Jalan Aksesi yang dimulai dengan pemetaan gap kebijakan Indonesia dengan standar OECD. Peta Jalan Aksesi yang telah disusun tersebut rencananya akan diluncurkan pada Pertemuan Tingkat Menteri OECD di bulan Mei 2024 mendatang, untuk selanjutnya dilakukan proses penyelerasan kebijakan dan standar regulasi.
“Tentu kita berharap proses menjadi anggota OECD ini bisa diselesaikan dalam waktu 2-3 tahun. Beberapa negara yang berpengalaman masuk dalam 3 tahun antara lain Chile, Estonia, Slovenia, Latvia, Lithuania,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, 33 perwakilan negara anggota OECD turut menyampaikan dukungan bagi Indonesia terhadap proses diskusi aksesi yang akan berlangsung. Memiliki modalitas sebagai negara demokrasi yang besar, ekonomi yang stabil, dan implementasi good governance, sejumlah negara anggota optimis bahwa Indonesia mampu menjadi keanggotaan penuh OECD.
Selain itu, perwakilan negara anggota tersebut juga meyakini bahwa proses aksesi akan membawa dampak positif bagi kedua belah pihak, terutama bagi Indonesia sebagai fundamental mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.
“Saya mengucapkan selamat untuk Indonesia, untuk permulaan pembukaan proses diskusi aksesi ini, dan ini luar biasa karena menjadi rekor keputusan diskusi aksesi yang relatif cepat, dalam 7 bulan saja,” ungkap United Kingdom Ambassadors to Indonesia Dominic Jermey.
Dengan referensi kebijakan dan standar luas di berbagai sektor yang dimiliki OECD, proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul. Selajutnya, penyesuaian standar dan kebijakan juga akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kepercayaan global, peningkatan perdagangan dan investasi, terutama terhadap kolaborasi teknologi dan inovasi, membuka akses pasar bagi ekspor dalam negeri, meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan infrastruktur.
Hingga saat ini, OECD sendiri memiliki 38 negara anggota yang mencerminkan sekitar 60% nilai PDB dan perdagangan global. Indonesia melengkapi 6 negara kandidat aksesi OECD lainnya yakni Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Romania dan berpotensi menjadi negara ke-3 yang berasal dari Asia, setelah Jepang dan Korea, serta negara Pertama di Asia Tenggara. Menjadi Key Partner OECD sejak 2007, Indonesia telah memiliki Framework Cooperation Agreement dan Joint Work Programme, yang disusun berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis Pemerintah Indonesia.
Editor : Agung Nugroho
Baca Juga
