ATR/BPN Klaim Reforma Agraria Sudah Capai 14 Juta Hektar
Agung Nugroho | Kamis, 24 Oktober 2024 - 16:01 WIB
Suyus mengatakan reforma agraria itu adalah program strategis pemerintahan masa kepemimpinan Jokowi pihaknya diberikan target untuk meredistribusi tanah sebanyak 9 juta hektar.
Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengklaim pencapaian reforma agraria dalam 10 tahun terakhir ini sangat bagus dari 9 juta hektar sampai dengan tahun ini sudah sebanyak 14 juta hektar yang sudah direalisasikan.
"Paling banyak itu ada di legalisasi aset sudah mencapai sekitar 12,5 juta hektar dan redistribusi tanah sudah mencapai 1,86 juta hektar. Dimana nantinya kita akan berdiskusi terus dengan Menteri Kehutanan Raja Juli bagaimana pelepasan kawasan hutan tersebut bisa segera direalisasikan untuk di distribusikan kepada masyarakat, terutama yang sudah ada penguasaan lahan terhadap masyarakat," ujar Suyus saat ditemui usai acara Focus Group Discussion dengan tema ."Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah" di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
Suyus mengatakan reforma agraria itu adalah program strategis pemerintahan masa kepemimpinan Jokowi pihaknya diberikan target untuk meredistribusi tanah sebanyak 9 juta hektar.
Dua Puluh Ribu Hektar
Masih di kesempatan yang sama, Sekjen Suyus mengatakan pencapaian reforma agraria di Badan Bank Tanah untuk tahun ini sekitar 20 ribu hektar memang belum begitu banyak.
"Maka pihaknya akan memperbanyak lagi reforma agraria di Badan Bank Tanah dan reforma agraria itu harus seiring antara program pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN dengan yang berada di Bank Tanah. Karena ini merupakan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, "ujar Suyus.
Kendati demikian, kata Suyus, jadi Bank Tanah sudah beberapa yang dibagikan nanti ada sekitar 1800 bidang tanah di Penajam Paser itu yang menjadi prioritas.
"Pada waktu itu lahan yang berada di Penajam Paser tersebut tidak dimanfaatkan atau di telantarkan akan menjadi kawasan baru seperti ada kawasan bandara VVIP, kemudian ada kawasan perkebunan yang terutama masyarakat yang dibagikan untuk pangan, kawasan keamanan nasional ada TNI dan Polri, kawasan untuk perkantoran," tandas Suyus.
