BNPB Dorong Kolaborasi Strategis dengan BP Taskin untuk Bangun Ketahanan Sosial Ekonomi Pascabencana
Redaksi | Kamis, 23 Oktober 2025 - 09:34 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menerima kunjungan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (22/10), dalam rangka menjajaki kerja sama strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
Jakarta - Upaya pemerintah memperkuat ketahanan masyarakat pascabencana semakin diperkuat melalui langkah sinergi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia (BP Taskin).
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., menerima kunjungan Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (22/10), dalam rangka menjajaki kerja sama strategis yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk mengintegrasikan program penanggulangan bencana dengan agenda nasional pengentasan kemiskinan.
BNPB, melalui Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, berfokus pada pemulihan sosial ekonomi masyarakat pascabencana sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.
Sementara BP Taskin, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024, bertugas mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat rentan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan bahwa penguatan kolaborasi dengan BP Taskin merupakan langkah penting agar penanganan bencana tak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
“Pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik. Kita harus memastikan masyarakat yang terdampak mampu bangkit secara ekonomi dan sosial. Kolaborasi dengan BP Taskin akan memperkuat arah kebijakan tersebut,” jelas Suharyanto.
Ia menambahkan, BNPB siap membuka akses data, program, dan potensi wilayah rawan bencana untuk dikolaborasikan dengan strategi BP Taskin dalam mengentaskan kemiskinan.
Langkah ini, menurutnya, akan menciptakan model pembangunan berketahanan bencana (resilient development) yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyampaikan bahwa kemiskinan dan kerentanan akibat bencana merupakan dua hal yang saling terkait dan perlu ditangani secara simultan.
“Bencana seringkali memperburuk kemiskinan, dan kemiskinan membuat masyarakat semakin rentan terhadap dampak bencana. Karena itu, kami melihat kerja sama dengan BNPB sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan intervensi ekonomi dan sosial di wilayah terdampak,” ungkap Budiman.
Sebagai tindak lanjut, kedua lembaga sepakat menyiapkan Nota Kesepahaman (MoU) dan kerja sama teknis yang mencakup integrasi Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) milik BP Taskin dengan data risiko bencana BNPB.
Melalui pemetaan bersama, akan ditentukan wilayah prioritas untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis risiko bencana dan kemiskinan.
BP Taskin juga akan mengembangkan model investasi sosial dan mendorong kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat terdampak.
“Pendekatan kolaboratif ini sudah kami uji coba di sejumlah daerah, seperti Cirebon. Dengan BNPB, kami berharap dapat mereplikasi keberhasilan tersebut di wilayah rawan bencana agar pemulihan masyarakat lebih berkelanjutan,” kata Budiman.
Pertemuan antara BNPB dan BP Taskin ini menjadi langkah konkret menuju transformasi penanggulangan bencana yang lebih inklusif, berorientasi pada kesejahteraan, dan berpihak pada masyarakat rentan.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membangun Indonesia yang tangguh bencana sekaligus sejahtera secara sosial ekonomi.
Baca Juga
