JAKARTA - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan ramah bagi pelaku usaha, seiring meningkatnya kebutuhan akan kolaborasi global untuk menghadapi dinamika ekonomi dunia. Dalam berbagai dialog dengan investor dan mitra internasional, Pemerintah menilai bahwa penguatan kepastian kebijakan serta reformasi yang berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Amerika Serikat tetap menjadi salah satu mitra ekonomi paling strategis bagi Indonesia. Dalam forum 13th US-Indonesia Investment Summit 2025 bertema Turning Headwinds into Opportunities, ia menekankan perlunya sinergi lebih kuat antara kedua negara untuk membuka ruang investasi baru dan mengatasi kendala bisnis yang masih dirasakan pelaku usaha.
“Amerika Serikat telah lama menjadi mitra strategis Indonesia. Dukungan mereka terhadap pengembangan iklim bisnis di Indonesia sangat penting, apalagi mengingat investasi sebelumnya didominasi sektor ekstraktif dan belakangan mulai bergerak ke ekonomi digital,” ujar Menko Airlangga kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Dari sisi perdagangan, hubungan kedua negara menunjukkan ketidakseimbangan yang perlu segera dibenahi. Berdasarkan data Indonesia, ekspor ke AS mencapai USD 26,4 miliar, sementara impor berada di kisaran USD 12 miliar. Untuk menutup selisih tersebut, kedua negara kini menyiapkan paket kesepakatan komersial yang mencakup rencana peningkatan impor energi dari AS senilai USD 15 miliar serta pembelian produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar.
Selain perdagangan, pengembangan teknologi rendah emisi turut menjadi fokus kolaborasi. Airlangga menyebut proyek Carbon Capture and Storage (CCS) bersama Exxon sebagai langkah penting dalam mendukung transisi energi nasional. Pemerintah juga menyoroti peresmian proyek kilang di Cilegon senilai USD 4 miliar oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bukti nyata keseriusan Indonesia memperkuat hilirisasi industri.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah menegaskan bahwa proses negosiasi lanjutan dengan AS tengah berjalan dan diharapkan segera menghasilkan kesepakatan kerja sama yang lebih komprehensif. “Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Ini menunjukkan fundamental ekonomi kita tetap solid,” tegas Airlangga.
Pemerintah juga mengapresiasi dukungan internasional terhadap program transformasi Danantara, langkah besar untuk mengubah BUMN dari model birokratis menjadi entitas modern berbasis pengelolaan aset seperti sovereign wealth fund. Transformasi ini diyakini akan menjadi pendorong utama struktur ekonomi yang lebih kuat dan efisien.
Sejalan dengan itu, komitmen reformasi struktural nasional terus diperkuat, termasuk percepatan penyempurnaan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam proses menuju keanggotaan OECD, Pemerintah memastikan komunikasi intensif dengan Sekjen OECD serta negara-negara anggota terus berjalan. Dengan penilaian positif terhadap keselarasan nilai dan kebijakan Indonesia, Pemerintah optimistis dapat resmi menjadi anggota OECD pada tahun 2027.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Pemerintah berharap Indonesia dapat semakin menarik bagi investor global, sekaligus memperkuat posisi ekonomi nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat.