Hidayat Nur Wahid : Pemerintah Siap Hadir Menjadi Contoh Pelaksanaan Pancasila
Redaksi | Kamis, 30 Juni 2022 - 13:41 WIB
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menyambut baik keputusan pemerintah bahwa Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di semua tingkatan pendidikan mulai tahun ajaran baru 2022/2023.
Artinya, pemerintah sudah siap hadir menjadi contoh terbaik dalam pemahaman dan pelaksanaan Pancasila.
"Sebab metode pendidikan dan pengajaran yang terbaik adalah adalah dengan keteladanan. Dengan mewajibkan mata pelajaran Pancasila di sekolah, maka pemerintah sudah siap memposisilan diri sebagai teladan dalam melaksanakan Pancasila dengan baik dan benar," kata Hidayat Nur Wahid dalam pemaparan dihadapan ratusan guru dari Pusat Pendidikan Islam untuk Anak (PPIA) Baitul Maal, Banten, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Rabu (29/6/2022).
Menurut Hidayat, ideologi negara Pancasila, memang harus diajarkan secara formal di seluruh jenjang pendidikan dengan baik dan benar, dan terutama dengan keteladanan. Apalagi bangsa Indonesia masih paternalistik.
"Maka bila sila Ketuhanan yang Maha Esa diajarkan, hendaknya para peserta didik mendapatkan keteladanan bagaimana sila itu dijalankan dengan baik, benar dan solutif. Jangan sampai diajarkan sila Ketuhanan yang Maha Esa tapi terjadi perilaku anti-agama, bahkan atheis, atau dibenarkannya tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Agama yg ramhatan lil alamin" ujarnya.
Begitu juga dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka pelaksanaan sila kedua ini harus menghadirkan perilaku dalam berbangsa dan bernegara yang bisa menjadi teladan, yaitu perilaku manusiawi yang adil dan beradab.
"Sehingga hukum yang diterapkan benar-benar hukum yang memberi keadilan dan berdampak pada hadirnya kemanusiaan yg beradab, bukan laku biadab dengan hukum yang tebang pilih, atau hukum yang menyasar pihak-pihak berdasarkan like dan dislike," kata politisi PKS ini.
Kemudian, sila Persatuan Indonesia maka untuk suksesnya pemahaman sila ini, peserta didik perlu mendapatkan keteladanan berulang dari pemerintah yang berorientasi merawat dan menguatkan persatuan Indonesia.
"Bisa menerima perbedaan, keragaman dalam konteks untuk mempersatukan. Jangan malah peserta didik mendapat kesan dibiarkannya para buzzer yang menyebar kebencian dan memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa. Juga mestinya separatis dan separatisme tidak dibiarkan menyebar dan menguat, karena membahayakan Persatuan Indonesia," tuturnya.
Pancasila, lanjut Hidayat, juga sangat gamblang menyebutkan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
"Sehingga mestinya orientasi Pemerintah adalah menguatkan semangat bermusyawarah dan mementingkan maslahat Rakyat melalui para wakilnya, dengan demikian prinsip mencari solusi atasi masalah, agar hidup bisa yg rukun dan damai selalu bisa dihadirkan. Jangan malah memberi kesan sebalinya, keputusan seringnya diambil dengan menang2an, banyak2an suara atau melalui voting" jelasnya.
Hidayat menambahkan kalau kita ber-Pancasila dengan baik dan benar, maka orientasinya juga adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan terkait dengan pelajaran wajib Pancasila, Pemerintah penting tampil sebagai teladan. Apalagi dalam pembukaan UUD 45 disebutkan
"Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial….” Artinya, ini adalah perintah. Maka akan menjadi pelajaran yg menarik dan meyakinkan peserta didik, bila pemerintah tampilkan contoh teladan realisasi daripada sila yang ke 5 ini. Atau apa hambatanya sehingga yang terlihat dan dirasakan Rakyat adalah ketimpangan dan belum terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia, tanpa membedakan SARA" katanya.
Hidayat melanjutkan dalam perumusan dasar dan ideologi negara : "Pancasila", selain tokoh2 Nasionalis Kebangsaan, juga menghadirkan keterlibatan aktif tokoh-tokoh Nasionalis dari umat Islam baik dari latarbelakang ormas maupun partai politik Islam.
"Mereka bermusyarah bersama dan memutuskan hal2 yang sangat mendasar bagi cita2 Indonesia Merdeka. Baik ideologi dan dasar negara Pancasila UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Para tokoh umat Islam juga menyelamatkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menerima perubahan tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan yang maha esa, dengan tambahan penjelasan bahwa yang dimaksud Ketuhanan yang maha esa adalah tauhid. Dan dengan kenegarawanan semacam itulah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terselamatkan. Dan itu semuanya membuktikan bahwa Pancasila telah terlaksana dengan penuh keteladanan oleh para Bapak dan Ibu Bangsa. Hal yang sangat penting diulangi, agar Pancasila sebagai mata pendidikan wajar, akan sukses diajarkan dan dipraktekkan, untuk memandu dan mewariskan NKRI secara baik dan benar kepada generasi penerus Bangsa, generasi milenial, Z dll" tandasnya.
