Kemenag Terus Ikuti Perkembangan Kebijakan Saudi Soal Penyelenggaraan Haji
Marhadi | Jumat, 27 Maret 2020 - 13:58 WIB
Kementerian Agama (Kemenag) disebut terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 1441H/2020M.
Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) disebut terus memantau perkembangan kebijakan Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 1441H/2020M.
Menag, Fachrul Razi, mengungkapkan bahwa Indonesia tetap menyiapkan dua skenario, yakni Haji tahun ini tetap diselenggarakan atau dibatalkan.
"Kemenag terus mengikuti dan memantau perkembangan kebijakan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji, termasuk perkembangan pembatasan ibadah yang dilakukan Saudi di dua kota suci, Makkah dan Madinah. Kita juga menyiapkan mitigasi kalau pelaksanaan ibadah Haji dibatalkan oleh Pemerintah Arab Saudi," ungkapnya di dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Sampai saat ini, persiapan layanan di Arab Saudi, terkait pengadaan layanan akomodasi, transportasi darat dan katering terus berjalan. Namun, sesuai surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, pembayaran uang muka belum dilakukan. Demikian pula untuk penerbangan.
"Proses pengadaan layanan juga terus berjalan hingga kontrak, namun belum ada pembayaran uang muka," ujar Menag.
Di dalam negeri, pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) juga masih berproses. Sampai hari ini, tercatat sudah 83.337 jemaah yang melakukan pelunasan. Untuk tahap awal, pelunasan ini akan berlangsung hingga 30 April 2020 mendatang.
"Jika ternyata Haji tahun ini dibatalkan, dana yang disetorkan saat pelunasan, dapat dikembalikan lagi ke jemaah," kata Menag.
Mengantisipasi penyebaran Virus Corona atau Covid-19, Kemenag sementara menunda pelaksanaan bimbingan manasik Haji secara konvensional yang melibatkan kerumunan massa.
Kemenag tengah memfinalkan beberapa skenario pelaksanaan manasik, antara lain distribusi buku manasik ke jemaah agar bisa dijadikan bahan bacaan, memanfaatkan media televisi dan radio untuk proses pembelajaran, menggunakan sarana pembelajaran daring atau edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.
"Skema ini sedang difinalkan. Semoga bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini. Skema pembekalan petugas Haji yang melibatkan kerumunan juga ditiadakan, diganti dengan pembekalan daring," ungkap Menag.
Sebagai bentuk kepedulian atas situasi darurat nasional ini, lanjut Menag, pihaknya juga telah menawarkan penggunaan asrama Haji di sejumlah kota besar sebagai tempat isolasi orang atau pasien dalam pengawasan Covid-19. Adapun proses pelaksanaannya akan dilakukan atas koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Pemda dan pihak terkait lainnya.
"Aksi ini dimulai dari peminjaman Gedung Utama Asrama Haji Pondok Gede yang mulai awal minggu ini sudah digunakan RS Haji sebagai ruang perawatan pasien dengan status PDP Covid-19," ujarnya.
"Kami juga telah membentuk Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 dan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp311 miliar, ditambah dengan dana peduli ASN Kemenag yang pengumpulannya terus berjalan," kata Menag menambahkan.
Terakhir, Menag kembali mengimbau para calon jemaah Haji agar tetap mengikuti setiap tahapan Haji, sembari terus sabar memantau perkembangan di Saudi. "Apapun keputusan Kerajaan Saudi dan Pemerintah Indonesia, itu pasti dilakukan bagi kemaslahatan orang banyak, khususnya para calon jemaah Haji," ungkapnya.
Baca Juga
