MPR, Indonesia Berdaulat Harus Memiliki Militer Tangguh
Kiki Apriyansyah | Rabu, 16 Agustus 2023 - 18:25 WIB
Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerja sama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman 'tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat.
JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali berupaya memberikan solusi perdamaian permanen dengan mendorong gencatan senjata dan diplomasi antara Rusia dan Ukraina. Namun, inisiatif tersebut masih membutuhkan waktu untuk diterima para pihak yang berkonflik.
Menurut pria yang kerap disapa Bamsoet itu, situasi perang Rusia dan Ukraina mengisyaratkan bahwa pertahanan dan keamanan negara haruslah dimaknai sebagai sebuah konsep yang holistik dan multidimensional. Karena itu, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan militer yang tangguh.
"Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung oleh semangat kerja sama segenap elemen bangsa. Sebagaimana mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman 'tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat'," ujar Bamsoet saat membacakan pidato dalam Pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16/8/2023.
Di samping itu, pertahanan dan keamanan negara juga meliputi dimensi ekonomi. Indonesia sebagai negara yang kaya, sambung dia, harus mampu membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang oleh kedaulatan pangan, energi, dan industri.
"Sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya," ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut Bamsoet, suka atau tidak suka Indonesia harus menata ulang kerangka kerja pertahanan Indonesia di dalam konstitusi dengan menata kembali haluan negara. Untuk memastikan Indonesia memiliki kerangka kerja konstitusional yang mampu menangkap kebutuhan zaman.
"Kita juga menyadari bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman keamanan non tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik," tungkasnya Bamsoet.
Baca Juga
