Pengawasan Legislatif Terhadap Persoalan Data Kemiskinan Sangat Lemah

Jakarta - Salah satu persoalan mendasar yang mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan penanganan kemiskinan adalah berkaitan dengan  data keluarga miskin yang tak kunjung terselesaikan. Di haampir seluruh daerah, persoalan data miskin ini menjadi polemik yang berkepanjangan.

Beberapa penyebab tidak beresnya data miskin adalah lemahnya koordinasi antar instansi daari Kab/Kota , Provinsi hingga ke Pemerintah Pusat . Hal itu disampaikan Dr.Sonny Westerling Manalu Mantan Staf Ahli Menteri Sosial dan Calon DPR RI Partai Golkar dari Dapil Sumatra Utara-1 meliputi Medan, Deli Serdang, Sergai dan Tebing Tinggi.

Sebagai Staf Ahli Menteri Sosial juga Mantan Direktur Rehabilitasi Sosial, Sonny Manalu banyak terlbat  langsung didalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan khususnya kelompok marginal diseluruh Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan tugas tambahan kepada calon DPR RI nomor urut 8 ini menjadi Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, untuk memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu berjalan dengan baik.

Atas berbagai jabatan dan tanggung jawab yang diberikan padanya, Sonny Manalu menjadi paham dan mengerti dimana titik lemah peroalan data miskin tersebut. Kontrol Bupati/Walikota terhadap lurah/kades  yang bertanggung jawab melakukan pendataan keluarga miskin berdasarkan kriteria yang ditetapkan Kementerian Sosial rendah.

“Banyak keluarga miskin yang seharusnya masuk data miskin justru  tidak masuk, sebaliknya banyak keluarga yang tergolong mampu, malah masuk data miskin. Akibatnya banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)yang salah sasaran,” kata Sonny Manalu.

Kesalahan data tersebut diakibatkan rendahnya tanggung jawab kades/lurah dalam menjalankan tugasnya, disisi lain monitoring dan control bupati/walikota rendah, hanya menerima laporan. Masalah lain kades/lurah melakukan KKN dengan memprioritaskan keluarga yang ada hubungan keluarga untuk mendapatkan program yang ada.

Sebenarnya keluhan-keluhan masyarakat sudah sangat sering disampaikan, akan tetapi keluhan tersebut hanya sebatas keluhan, tidak ada langkah kongkrit mengatasinya. Disinilah kekecewaan Sonny Manalu terhadap para anggota legislativf, baik anggota DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi hingga Anggota DPR RI.

“Para anggota DPR disemua tingkatan sesungguhnya tahu persoalan data miskin ini, tapi tidak serius dan allout memperjuangkannya, bahkan cenderung membiarkannya,” katanya.

Atas dasar itulah ketika Partai Golkar Memintanya maju ikut kontestasi Pileg DPR RI Tahun 2024. Sonny Westerling Manalu yang mantan Ketua DPP AMPI , Ketua DPP Ormas MKGR dan saat ini Wakil Ketua Dewan Pakar Ormas MKGR itu menyatakan siap maju. Dengan harapan jika kelak terpilih Sonny Manalu akan fokus berjuang memastikan seluruh keluarga miskin harus terpenuhi hak dasarnya.

Sonny Manalu, anak Medan yang aktifis organisasi ini, tidak gentar ikut berkompetisi dengan para Caleg DPR RI lainnya , Rekam jejak selaku Pejabat Karir Birokrasi yang puluhan tahun diberi jabatan dan tugas menangani persoalan Kemiskinan khususnya Kelompok Marginal, serta pengalaman memimpin Organisasi baik di tingkat Provinsi hingga Tingkat Nasional, menjadi modal utamanya percaya diri mengikuti Pileg DPR RI Pemilu 2024. Pemegang DAN-IV Karate ini, tidak memiliki beban mengikuti kontestasi Pileg 2024.

Sonny Manalu telah sukses mencapai puncak karirnya hingga Eselon I dengan Pangkat tertinggi  IV-E, keinginan menjadi anggota DPR adalah panggilan pengabdian diusianya yang masih produktif, dan gayung bersambut Partai Golkar memberi ruang dan kesempatan baginya.