Penentuan Awal Ramadan, Kemenag Gelar Sidang Isbat pada 10 Maret 2024

Fuad Rizky Syahputra | Selasa, 20 Februari 2024 - 17:51 WIB


Penetapan awal puasa Ramadan 2024 akan ditentukan Kementerian Agama (Kemenag) melalui sidang isbat. Perhelatan tahunan tersebut dijadwalkan pada 10 Maret 2024.
Pemain Garuda Select, David Maulana Foto : Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia.

Jakarta - Penetapan awal puasa Ramadan 2024 akan ditentukan Kementerian Agama (Kemenag) melalui sidang isbat. Perhelatan tahunan tersebut dijadwalkan pada 10 Maret 2024.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, sidang akan digelar secara hybrid (daring dan luring) di Auditorium HM Rasjidi Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

"Sidang Isbat ini merupakan salah satu layanan keagamaan bagi masyarakat untuk mendapat kepastian mengenai pelaksanaan ibadah," kata Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag Kamaruddin Amin dalam keterangannya, dikutip Selasa (20/2/2024).

Sidang isbat 1 Ramadan kali ini juga akan digelar dalam tiga tahap. Tahap pertama didahului dengan pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 H dari hasil hisab (perhitungan astronomi) oleh tim hisab dan rukyat Kemenag pukul 17.00 WIB yang terbuka untuk umum dan turut disiarkan secara live di Channel Youtube Bimas Islam.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Binsyar) Kemenag Adib menambahkan, tahapan kedua untuk sidang isbat digelar secara tertutup setelah Salat Magrib. Penentuan tersebut akan dirujuk dari data hisab (informasi) dan hasil rukyatul hilal (konfirmasi) yang dilakukan tim Kemenag pada 134 lokasi di seluruh Indonesia.

"Tahap ketiga, konferensi pers hasil sidang isbat yang juga disiarkan melalui media sosial Kemenag," terang Adib.

Adib menyebut sidang isbat akan melibatkan Tim Hisab dan Rukyat Kemenag serta mengundang para duta besar negara sahabat dan perwakilan ormas Islam. Selain itu, sidang isbat kembali melibatkan perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Kami juga mengundang pimpinan MUI dan Komisi VIII DPR RI untuk hadir dalam sidang," pungkasnya.